Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Kena 'Semprot' DPR Usai Impor Ribuan Kendaran dari India Saat Penjualan Mobil Domestik Anjlok 7 Persen

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 24 Februari 2026
Pemerintah Kena 'Semprot' DPR Usai Impor Ribuan Kendaran dari India Saat Penjualan Mobil Domestik Anjlok 7 Persen

Ilustrasi (Dyandra Promosindo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mempertanyakan urgensi kebijakan impor 105 ribu unit kendaraan asal India senilai Rp24,66 triliun oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara di tengah kondisi industri otomotif nasional yang sedang lesu. Langkah impor besar-besaran tersebut dinilai kontradiktif dengan kebutuhan penguatan manufaktur dalam negeri yang saat ini mengalami penurunan penjualan signifikan.

“Di saat industri otomotif kita sedang lesu, kenapa justru ada impor dalam jumlah besar?,” ujar Darmadi dalam keterangannya, Selasa (24/2).

Baca juga:

IIMS 2026 Jadikan Pameran Otomotif Wadah UMKM Lokal Unjuk Gigi Bareng Brand Raksasa Dunia

Ancaman Bagi utilisasi Pabrik Lokal

Berdasarkan data yang ada, pengadaan kendaraan tersebut melibatkan 35 ribu unit dari Mahindra & Mahindra serta 70 ribu unit dari Tata Motors untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih.

Darmadi menilai, di tengah penurunan penjualan mobil domestik yang mencapai 7 persen, pemerintah seharusnya menggunakan belanja publik sebagai instrumen untuk memberikan stimulus bagi pabrik-pabrik di Indonesia.

“Industri kita sedang butuh order. Kalau ada pesanan besar seperti ini, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjaga utilisasi pabrik dan lapangan kerja,” tegas legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Menurutnya, kapasitas produksi nasional masih mumpuni untuk memenuhi kebutuhan kendaraan niaga, sehingga prioritas seharusnya diberikan kepada produk buatan anak negeri.

Baca juga:

Kemenperin Berharap IIMS Percepat Pemulihan dan Perkuat Fondasi Industri Otomotif

Efek Domino Bagi Ekonomi Nasional

Darmadi juga menyoroti hilangnya potensi multiplier effect atau efek ganda jika anggaran triliunan rupiah tersebut justru mengalir ke luar negeri. Ia menekankan bahwa produksi di dalam negeri tidak hanya tentang perakitan, tetapi juga menghidupkan rantai pasok dari industri komponen hingga sektor UMKM.

“Kalau diproduksi di dalam negeri, efek gandanya jelas. Tenaga kerja terserap, rantai pasok bergerak, industri komponen hidup,” katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan pemerintah agar tidak kehilangan momentum dalam memperkuat struktur industri nasional. Menurutnya, kemandirian ekonomi hanya bisa dicapai dengan memaksimalkan potensi produksi dalam negeri, bukan dengan bergantung pada produk impor.

#DPR #DPR RI #Kendaraan Berat #Bisnis Kendaraan #Kendaraan Bermotor #Otomotif
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Bagikan