DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa

Kapal KM Virgo Terbalik/ dok media sosial

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi V DPR RI Irmawan mendesak pemerintah mengusut tuntas kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 orang di perairan Laut Jawa. Hingga Rabu (16/9), sebanyak 108 orang diselamatkan, 6 orang meninggal dunia, dan 129 penumpang lainnya masih dalam pencarian.


“Kami meminta agar kecelakaan ini diusut tuntas dan disampaikan secara terbuka apa penyebabnya serta siapa yang harus bertanggung jawab. Jika ada pelanggaran, itu harus ditindak tegas baik dengan sanksi administratif atau pidana,” ujar Irmawan di Jakarta, Rabu (16/9).


Irmawan menyoroti fakta bahwa KM Virgo Transport 8 yang melayani rute Surabaya–Banjarmasin tersebut merupakan kapal buatan Jepang tahun 1987 dan sudah berusia 39 tahun. Menurutnya, kapal berusia tua seharusnya melewati standar uji kelaiklautan yang jauh lebih ketat dan terukur sebelum diizinkan mengangkut ratusan nyawa.


“Kalau kapal yang usianya sudah 39 tahun masih dinyatakan laik laut, standar pemeriksaan dan pengawasannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Hasil investigasi wajib menjelaskan kondisi teknis kapal sebelum berlayar secara transparan,” tegasnya.



Baca juga:

Tragedi KM Virgo Transport Makin Misterius, Data BRIN Tunjukkan Ombak Laut Bersahabat


Legislator asal Aceh ini menekankan bahwa proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas. Aspek teknis seperti ketebalan pelat lambung, kondisi mesin, kelistrikan, sistem navigasi, hingga ketersediaan sekoci keselamatan harus diverifikasi secara nyata di lapangan.



Pemeriksaan kapal tidak boleh hanya administratif. Setiap penumpang berhak mendapatkan jaminan bahwa kapal yang mereka tumpangi memenuhi seluruh standar keselamatan pelayaran.

Irmawan, Anggota Komisi V DPR RI




Ia menambahkan maraknya musibah di perairan nasional berisiko meruntuhkan kepercayaan publik terhadap moda transportasi laut. Merujuk data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), tercatat ada 68 kasus kecelakaan kapal sepanjang 2020 hingga 2026 yang menelan 285 korban jiwa dan ratusan lainnya berstatus hilang.


“Indonesia merupakan negara kepulauan di mana transportasi laut menjadi urat nadi mobilitas warga. Pemerintah harus memastikan moda ini aman dan tidak membiarkan rentetan kecelakaan terus berulang,” ungkapnya.


Sebagai penutup, Irmawan mendesak tim SAR gabungan untuk memaksimalkan seluruh armada pencarian demi menemukan 129 korban yang masih hilang. Kepastian informasi sangat dibutuhkan oleh pihak keluarga penumpang yang saat ini diselimuti kecemasan mendalam.


“Proses pencarian terhadap penumpang yang belum ditemukan harus dimaksimalkan dengan seluruh sumber daya yang ada. Keluarga korban berada dalam situasi sulit dan membutuhkan kepastian secepat mungkin,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Kapasitas Maksimal KM Virgo 500 Penumpang, Diisi 243 Orang Kena Ombak Oleng Terbalik

#Kecelakaan #Kecelakaan Kapal #DPR RI #KNKT
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Identifikasi Korban KM Virgo Transport 8 masih Berjalan, Polri Cocokkan DNA 9 Korban dan Keluarga
Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan informasi yang diperoleh dari keluarga korban dengan hasil pemeriksaan terhadap jenazah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Identifikasi Korban KM Virgo Transport 8 masih Berjalan, Polri Cocokkan DNA 9 Korban dan Keluarga
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Bagikan