Pemerintah Janji Pemegang Kartu Pra Kerja Lakukan Pelatihan di Dalam Negeri

Merahputih.com - Pemerintah menegaskan Kartu Pra Kerja disiapkan untuk para pencari kerja, pekerja yang berhenti kerja, maupun yang akan pindah kerja. Kartu Pra Kerja disiapkan untuk WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak dalam sedang pendidikan formal, dan pekerja migran Indonesia.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan beberapa pelatihan termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang sudah ada dimiliki oleh pemerintah maupun swasta.

Baca Juga

Begini Tanggapan Jusuf Kalla Terkait Janji Kartu Pra-Kerja Jokowi

Dimana lembaga-lembaga tersebut akan menyiapkan pelatihan, dan pelatihannya bisa mencakup masalah teknik industri tertentu, termasuk industri digital, terkait dengan lifestyle, termasuk untuk fotografi, perawatan, kemudian terkait dengan properti, pertanian, penjualan, perbankan, industri kreatif, industri pertanian dan yang lain.

“Jadi fokusnya adalah pemerintah mempersiapkan dana untuk melakukan pelatihan. Nah pelatihan sumber pelatihan yang ada di dalam negeri,” kata Airlangga dalam keterangannya, Rabu (11/10)

Lembaga-lembaga tersebut pada prinsipnya adalah menjadi official partner dari pada Kartu Pra Kerja. Nanti disiapkan terkait dengan platform digital, mulai dari pilihan terhadap latihan, mengikuti pelatihan online maupun offline, dan juga mendapatkan insentif.

Selain itu pemerintah juga menyiapkan demand side-nya terkait dengan kebutuhan usaha terhadap pekerja, jadi baik itu dalam project strategis nasional maupun investor yang masuk di BKPM ataupun di kementerian-kementerian sektor atau bahkan project-project swasta.

Ia menyebut, total anggaran Rp10 triliun yang murni untuk pelatihan tenaga kerja.

“Jadi kalau modal kerja nanti kita punya program yang kredit usaha rakyat dan yang lain. Jadi kita tidak campur antara pelatihan dan program-program lain. Ini murni untuk pelatihan,” tegas Airlangga

Terkait time schedule untuk program Kartu Pra Kerja, menurut Menko Perekonomian, diharapkan pada Desember ini Peraturan Presidennya sudah selesai.

Baca Juga

BPN Kritik Program Kartu Pra Kerja Berpotensi Bebani Keuangan Negara

Lalu, di bulan Januari, pemeritah menyiapkan project management office atau PMO, hingga di bulan Februari diharapkan sudah ada penjelasan publik dalam bentuk website.

“Kemudian bulan Maret dan awal April akan ada pilot atau uji coba di dua kota, rencananya di Jakarta dan di Bandung, dan basisnya adalah aplikasi. Kemudian di bulan April sampai Agustus adalah perluasan implementasi di berbagai kota dan launching daripada itu nationwide itu direncanakan di bulan Agustus,” jelas Airlangga yang juga Ketum Golkar ini. (Knu)