Pemerintah Harus Berkaca Dari Demo di Nepal, Gen Z Tidak Suka Basa-Basi
Demonstrasi ricuh di Nepal tewaskan 16 orang.(foto: Instagram @thecurrent_india)
MerahPutih.com - Terjadi demo besar yang berujung kerusuhan di Nepal yang dipicu karena kebijakan pemerintah Nepal yang sempat memblokir media sosial, hingga dianggap oleh publik mematikan kampanye anti-korupsi. Kerusuhan yang membuat pemerintahan Nepal runtuh itu, disebut dimotori oleh generasi muda atau Gen Z.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Nepal merupakan pelajaran berharga dan refleksi mendalam untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk partai politik, juga para pejabat dalam merespons isu publik.
Gedung DPR dan Pemerintahan Nepal dibakar oleh demonstran, diikuti pengunduran diri Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli, karena amarah dari publik lantaran pemerintah melarang media sosial. Meski kebijakan itu dicabut, tetapi amarah publik sudah berdampak besar.
"Kemarahan publik telah membawa dampak besar perubahan," kata Sukamta.
Pelajaran yang perlu diambil atas fenomena kerusuhan tersebut adalah pejabat pemerintah atau politik harus menjaga sikap dan ucapan agar tak sampai melukai perasaan publik.
Selain itu, pejabat publik harus lebih banyak mendengar sebelum berbicara dan bertindak. Selain itu, janji yang sudah diucapkan harus disertai dengan tindakan yang nyata.
"Transparan pada data dan anggaran," kata dia.
Generasi muda yang disebut dengan Gen Z, lahir, hidup, dan bertumbuh di dunia digital. Mereka, cepat menyerap informasi, dan peduli isu yang terasa di hidup mereka, terutama masalah akses pendidikan, lapangan pekerjaan, masalah lingkungan, serta korupsi.
"Gen Z tidak suka basa-basi, karena mereka menginginkan keaslian, data yang jelas, dan kesempatan bagi mereka untuk berbicara," katanya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Aksi Demo Mahasiswa Peringatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta
Kecam Kekerasan dalam Demo di Jayapura, DPR: Ungkap Aktor Intelektual
17 Aktivis Ditahan Polisi Minta Perlindungan, LPSK Ngaku Punya Wewenang Terbatas
Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral
Mengintip Perbaikan Bangunan Gerbang Tol Dalam Kota Pasca Demo Rusuh Telan Biaya 80 Miliar
Kapolri Sebut Polisi di Lokasi Unjuk Rasa bukan untuk Batasi Demokrasi, Deteksi Penyusup yang Memprovokasi
Puluhan Anak Masih Ditahan Imbas Demo Agustus 2025, KPAI Sebut Ada Indikasi Mobilisasi Anak Secara Masif
Aksi Unjuk Rasa Sopir Tolak Penghentian Operasional Truk Tambang di Cigudeg Bogor
KPAI Sesalkan Polisi Tetapkan Ratusan Anak Tersangka Demo Rusuh Agustus 2025