Pemerintah Ganti Nama PCO, Perbaiki Gaya Komunikasi tak lagi Eksklusif

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Ganti Nama PCO, Perbaiki Gaya Komunikasi tak lagi Eksklusif

Mensesneg Prasetyo Hadi.(foto: Dok Setneg)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH mengungkap alasan mengganti Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menjadi Badan Komunikasi Pemerintah yang dipimpin Angga Raka Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan PCO tak dibubarkan.

"Bukan dibubarkan, melainkan apa yang selama ini menjadi tugas, fungsi PCO sekarang nanti dengan keppres yang baru yang menyebutkan di situ menjadi Badan Komunikasi Pemerintah," kata Pras kepada wartawan di Jakarta, dikutip Kamis (18/9).

Dia juga mengatakan Badan Komunikasi Pemerintah akan berperan penting dalam menyelaraskan narasi dan komunikasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kami ingin menyinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan pemerintah," kata Pras.

Baca juga:

PCO Ungkap Strategi Ampuh Lewat Paket Ekonomi 2025 untuk Melindungi 'Gig Worker



Perubahan ini dilakukan karena pemerintah merasa perlu perbaikan dalam hal komunikasi.

"Jadi setelah coba evaluasi, kami membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili komunikasi, mewakili kantor kepresidenan tetapi juga kita ingin secara lebih luas," tutup Prasetyo.(knu)

Baca juga:

PCO Tegaskan Kebebasan Berpendapat Tidak Pernah Dilarang, Tapi Merusak Fasilitas Umum Tidak Dijamin UU



#Kantor Kepresidenan (PCO) #Presiden Prabowo #Angga Raka Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Presiden bebas menentukan figur yang dinilai mampu menjalankan tugas pemerintahan.
Dwi Astarini - 47 menit lalu
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Indonesia
PDIP Nilai Elektabilitas Prabowo belum Jadi Gambaran Pilpres 2029
Hasil survei tersebut jangan dibaca sebagai gambaran pasti Pilpres 2029 sebab pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu masih sekitar tiga tahun lagi.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PDIP Nilai Elektabilitas Prabowo belum Jadi Gambaran Pilpres 2029
Indonesia
BRIN Fokus Kembangkan Teknologi Nuklir hingga AI, Tingkatkan Daya Saing Indonesia
BRIN fokus mengembangkan teknologi-teknologi maju yang diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam dua hingga tiga dekade mendatang.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
BRIN Fokus Kembangkan Teknologi Nuklir hingga AI, Tingkatkan Daya Saing Indonesia
Indonesia
Presiden Prabowo Larang Bahlil Naikkan Harga BBM Bersubsidi
Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Presiden Prabowo Larang Bahlil Naikkan Harga BBM Bersubsidi
Indonesia
Siaran Pidato Prabowo Terputus saat Singgung Isu Nuklir Iran, Langsung Picu Rasa Penasaran
Peristiwa itu terjadi saat Presiden Prabowo memberikan sambutan dalam pertemuan bersama jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7).
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Siaran Pidato Prabowo Terputus saat Singgung Isu Nuklir Iran, Langsung Picu Rasa Penasaran
Indonesia
Presiden Prabowo Klaim Kekuatan Nonblok Indonesia Diakui Dunia
Sikap netral itu membuat negara lain memandang Indonesia sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
Presiden Prabowo Klaim Kekuatan Nonblok Indonesia Diakui Dunia
Indonesia
Presiden Prabowo Ingin Bangun Jalur Kereta Api Lampung-Aceh hingga Trans-Kalimantan, Siap Investasi Besar-Besaran
Menurut Prabowo, kereta api merupakan instrumen sesungguhnya dalam demokratisasi ekonomi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Presiden Prabowo Ingin Bangun Jalur Kereta Api Lampung-Aceh hingga Trans-Kalimantan, Siap Investasi Besar-Besaran
Indonesia
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Menurut ICW, pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi berbagai persoalan mendasar di dunia pendidikan tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Indonesia
Presiden Prabowo Berpesan ke Pamong Praja Muda IPDN: Rakyat tak Butuh Birokrasi Berbelit
Prabowo menekankan para PPM merupakan aparatur negara yang berkewajiban menjaga nama baik negara. 

Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
Presiden Prabowo Berpesan ke Pamong Praja Muda IPDN: Rakyat tak Butuh Birokrasi Berbelit
Indonesia
Presiden Prabowo Soroti Lulusan Terbaik IPDN dari Keluarga Sederhana, Sebut Meritokrasi sudah Berjalan
Para lulusan terbaik IPDN berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari anak buruh, petani hingga putra anggota TNI berpangkat bintara.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
Presiden Prabowo Soroti Lulusan Terbaik IPDN dari Keluarga Sederhana, Sebut Meritokrasi sudah Berjalan
Bagikan