Pemerintah Disebut Segera Keluarkan Aturan Anyar Beli BBM Bersubsidi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Agustus 2024
Pemerintah Disebut Segera Keluarkan Aturan Anyar Beli BBM Bersubsidi

Pengisian BBM di SPBU/ dok Pertamina

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga pada BBM nonsubsidi yang terdiri atas Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, Dexlite, namun tidak ada perubahan harga untuk Pertamax dan BBM bersubsidi. Tetapi untuk BBM bersubsidi diwacanakan ada pembatasan pembelian.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut aturan baru terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diharapkan dapat selesai pada 1 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur lantaran masih proses finalisasi.

Baca juga:

Begini Jawaban Airlangga Soal Polemik Pembatasan BBM Bersubsidi

"17 Agustus itu, waktu itu Pak Luhut (Menko Marves) inginnya seperti itu, tapi ini kayaknya akan digeser sedikit. Harapan kita bisa lock semuanya 1 September, peraturannya segala macam," ujar Rachmat dalam diskusi media Kebijakan Baru Subdisi BBM di Jakarta, Senin (6/8).

Rachmat menyampaikan, hingga saat ini pihaknya masih terus mempersiapkan aturan-aturan dan tata laksana pembelian BBM bersubsidi. Apabila tidak dapat selesai pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka akan diteruskan oleh pemerintahan baru.

"Mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang dikerjakan di pemerintahan ini, tapi bisa jadi 'oleh-oleh' di pemerintahan baru," katanya.

Rachmat menekankan, aturan baru ini bukan membatasi pembelian BBM bersubsidi. Namun, upaya pemerintah untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh yang membutuhkan atau tepat sasaran.

Baca juga:

Pemerintah Diminta Sosialisasikan Wacana Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

"Saya terus terang sih kurang menyukai bahasa pembatasan, karena kalau pembatasan itu, nanti orang pikir enggak boleh beli. Sebenarnya memastikan bahwa orang-orang yang membutuhkan itu bisa mendapatkan akses, intinya subsidi yang lebih tepat sasaran," ujarnya. (*)

#BBM Bersubsidi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Purbaya Tegaskan Inflasi Terkendali, BBM Bersubsidi Naik Baru Bakal Melonjak
Upaya pemerintah dalam mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak geopolitik turut meredam lonjakan inflasi, khususnya di sektor energi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Purbaya Tegaskan Inflasi Terkendali, BBM Bersubsidi Naik Baru Bakal Melonjak
Indonesia
Pengawasan Penjulan BBM Bersubsidi Bakal Diperketat, Inidikasi Terjadi Jual Beli Barcode
Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah pelansiran, yaitu pengisian BBM subsidi berulang oleh kendaraan tertentu untuk kemudian diperjualbelikan kembali.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pengawasan Penjulan BBM Bersubsidi Bakal Diperketat, Inidikasi Terjadi Jual Beli Barcode
Berita Foto
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 April 2026
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Indonesia
BBM Enggak Naik Pas Krisis Global, Pengamat Unpad Sebut Pemerintah Tengah Jaga Inflasi
Pemerintah telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina
Angga Yudha Pratama - Selasa, 31 Maret 2026
BBM Enggak Naik Pas Krisis Global, Pengamat Unpad Sebut Pemerintah Tengah Jaga Inflasi
Indonesia
Stok BBM Disebut Aman, Dasco Pastikan Harga Belum Berubah per April 2026
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan tidak ada kenaikan harga BBM per April 2026. Masyarakat pun diminta tetap tenang.
Soffi Amira - Selasa, 31 Maret 2026
Stok BBM Disebut Aman, Dasco Pastikan Harga Belum Berubah per April 2026
Indonesia
Harga Minya Dunia Bisa Tembus USD 115 Per Barel, Pemerintah Diminta Segera Lakukan Mitigasi
Kenaikan harga minyak ini dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Harga Minya Dunia Bisa Tembus USD 115 Per Barel, Pemerintah Diminta Segera Lakukan Mitigasi
Indonesia
Cegah Orang Mampu Serobot Subsidi, DPR RI Siapkan Jurus Teknologi Canggih Amankan APBN dari Kebocoran
Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah tingginya angka exclusion error dan inclusion error
Angga Yudha Pratama - Jumat, 13 Maret 2026
Cegah Orang Mampu Serobot Subsidi, DPR RI Siapkan Jurus Teknologi Canggih Amankan APBN dari Kebocoran
Indonesia
Pengakuan Jujur Bahlil Soal Cadangan Minyak 21 Hari, Alarm Keras Bagi Ketahanan Energi Nasional di Tengah Konflik Global
Salah satu solusi jangka panjang yang didorong adalah percepatan investasi pada pembangunan kilang (refinery) dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT)
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 Maret 2026
Pengakuan Jujur Bahlil Soal Cadangan Minyak 21 Hari, Alarm Keras Bagi Ketahanan Energi Nasional di Tengah Konflik Global
Indonesia
Pemerintah Janji Tidak Naikkan Harga BBM Bersubsidi Saat Harga Minyak Dunia Melonjak
elemahan Rp 100 terhadap dolar AS berdampak Rp 0,8 triliun terhadap defisit, dan kenaikan imbal hasil (yield) 0,1 persen berpotensi menambah beban Rp 1,9 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Maret 2026
Pemerintah Janji Tidak Naikkan Harga BBM Bersubsidi Saat Harga Minyak Dunia Melonjak
Indonesia
DPR Minta Aksi Nyata Pemerintah Atasi Antrean Kendaraan di SPBU Sumbar, Jangan Lempar Tanggung Jawab
Shadiq mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi energi di daerah terdampak bencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
DPR Minta Aksi Nyata Pemerintah Atasi Antrean Kendaraan di SPBU Sumbar, Jangan Lempar Tanggung Jawab
Bagikan