Pengakuan Jujur Bahlil Soal Cadangan Minyak 21 Hari, Alarm Keras Bagi Ketahanan Energi Nasional di Tengah Konflik Global

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 09 Maret 2026
Pengakuan Jujur Bahlil Soal Cadangan Minyak 21 Hari, Alarm Keras Bagi Ketahanan Energi Nasional di Tengah Konflik Global

Ilustrasi. ANTARA/HO-Pertamina

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, menilai pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai stok BBM nasional yang hanya cukup untuk 21 hari merupakan bentuk keterbukaan pemerintah yang krusial bagi publik di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah.

Gobel menegaskan bahwa transparansi ini harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan energi nasional secara kolektif.

Baca juga:

Pramono Anung Pastikan Stok BBM Jakarta Aman hingga Lebaran 2026, Tak Perlu Panic Buying

Percepatan Investasi Kilang dan EBT

Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menyoroti bahwa konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat berdampak langsung pada stabilitas pasokan energi global, mulai dari minyak, gas, hingga listrik. Pemerintah melalui Pertamina dan PLN harus segera merampungkan "pekerjaan rumah" besar di sektor pengolahan energi.

“Pemerintah, termasuk PLN dan Pertamina, harus mengambil langkah strategis. Ini menjadi pengalaman penting bagi kita untuk melihat apa yang masih kurang dan apa pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan,” tegas politisi asal Gorontalo tersebut dalam keterangannya, Senin (9/3).

Salah satu solusi jangka panjang yang didorong adalah percepatan investasi pada pembangunan kilang (refinery) dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) guna menciptakan sistem energi yang lebih mandiri dan tangguh.

Baca juga:

Pernyataan Bahlil soal Cadangan BBM Picu Antrean SPBU, DPR Minta Pertamina Klarifikasi ke Publik

Larangan Panic Buying bagi Masyarakat

Selain fokus pada kebijakan hulu, Gobel juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas domestik dengan cara mengonsumsi energi secara bijak. Edukasi masif diperlukan agar warga tidak terjebak dalam aksi pembelian berlebihan yang justru merusak distribusi di lapangan.

“Masyarakat perlu diedukasi agar tidak panic buying dengan melakukan pembelian berlebih atau bahkan penimbunan BBM yang justru akan memperparah kondisi di lapangan. Kita harus memperkuat sistem energi kita agar lebih tangguh dan tidak mudah terpengaruh oleh dinamika global,” ujar Gobel.

#BBM #Stok BBM #Harga BBM #BBM Subsidi #Subsidi Bbm #Kelangkaan BBM #Penimbunan BBM #BBM Bersubsidi #Bahlil Lahadalia #Menteri ESDM Bahlil Lahadalia #DPR #DPR RI #Rahmat Gobel
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Dunia
Peru Alami Darurat Bahan Bakar, El Nino Disebut Jadi Penyebab
Situasi tersebut juga mengancam operasional infrastruktur penyulingan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi komoditas hidrokarbon
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
Peru Alami Darurat Bahan Bakar, El Nino Disebut Jadi Penyebab
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Bagikan