Pemerintah Diminta Tetapkan Batas Tarif Hotel untuk Karantina
Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. (Foto: MP/DPD RI)
MerahPutih.com - Tarif hotel karantina COVID-19 di Indonesia dikeluhkan sejumlah pelaku perjalanan luar negeri.
Ketua DPD La Nyalla Mattalitti meminta, pemerintah menetapkan batasan tarif untuk hotel yang menjadi lokasi karantina.
"Saya menerima sejumlah keluhan dari warga negara Indonesia yang baru datang dari luar negeri. Mereka harus menjalani karantina, namun yang menjadi masalah adalah tarif hotel tempat mereka menjalani karantina," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/12).
Baca Juga:
Karantina Gratis Hanya untuk Pekerja Migran, Pelajar dan Pegawai Pemerintah
Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, pihak hotel memberikan tarif yang sangat memberatkan. Ia mengaku mendapat laporan ada satu keluarga yang berisi 5 orang harus membayar Rp 150 juta untuk menjalani karantina.
"Ini sangat memberatkan, bahkan sudah keterlaluan," imbuhnya.
Dijelaskan La Nyalla, masyarakat lain mengaku stres karena harus membayar Rp 140 juta.
Menurutnya, karantina sah-sah saja asal pemerintah bisa mengatasi harganya.
"Ibarat sembako, kalau tidak ada campur tangan pemerintah, pedagang akan seenaknya memberikan harga," ujarnya.
Baca Juga:
Respons Luhut Ada Pelaku Perjalanan Luar Negeri Kalangan Mampu Ingin Karantina Gratis
La Nyalla melanjutkan, tarif hotel untuk karantina seharusnya diberlakukan seperti PCR atau swab test antigen. Harus ada batasan limit termurah dan termahal.
Hal itu mengingat tidak semua warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri itu orang kaya yang liburan. Ada yang berobat dan keperluan lainnya.
“Harusnya pemerintah memberi patokan tertinggi harga hotel. Harus ada penetapan tarif dari pemerintah untuk kepentingan karantina yang notabene kewajiban yang dibuat pemerintah untuk masyarakat," katanya. (Pon)
Baca Juga:
Elkan Baggott Wajib Karantina, Kalau Melanggar Didenda Rp 104 Juta
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Menkeu Purbaya Sambangi Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung Bahas UU HKPD
Ketua DPD Buka Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-23 di Jakarta
Bukan Hanya Al-Khoziny, DPD RI Soroti Potensi Bangunan Rapuh di Ribuan Pesantren Indonesia
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta
Pelantikan Sekjen DPD Mohammad Iqbal Dinilai Rentan Konflik Kepentingan
Formappi Tegaskan Pelantikan Sekjen DPD Bertentangan dengan UU
Jadi Sekjen DPD, Berapa Harta Kekayaan Irjen Pol Mohammad Iqbal?