Pemerintah Diminta Percepat Pembenahan Transportasi Publik Demi Tekan Konsumsi BBM

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Pemerintah Diminta Percepat Pembenahan Transportasi Publik Demi Tekan Konsumsi BBM

Ilustrasi. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah didorong mempercepat pembenahan transportasi publik sebagai langkah strategis menekan konsumsi BBM demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Upaya ini muncul sebagai respons atas pentingnya menyediakan alternatif mobilitas yang efisien bagi masyarakat luas di tengah tantangan subsidi energi.

Apresiasi Harga BBM Tetap

Hamka memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM per 1 April 2026. Langkah tersebut dianggap efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi di sektor transportasi.

Baca juga:

Kementerian ESDM Diminta Tetapkan Kriteria Tegas Penerima BBM Subsidi

"Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM patut diapresiasi karena dapat membantu menjaga daya beli masyarakat," ujar Hamka dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Namun, Hamka menegaskan bahwa pengendalian konsumsi bahan bakar tidak boleh hanya mengandalkan kebijakan harga. Pemerintah wajib mengiringi kebijakan tersebut dengan perbaikan sistem transportasi massal secara menyeluruh agar ketergantungan pada kendaraan pribadi menurun drastis.

Solusi Integrasi Antarmoda

Tingginya konsumsi energi saat ini berakar pada dominasi penggunaan kendaraan pribadi akibat keterbatasan layanan umum. Hamka mendesak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melakukan evaluasi komprehensif, mulai dari infrastruktur hingga ketepatan waktu layanan.

"Kalau kita ingin menekan konsumsi BBM, maka transportasi publik harus dibenahi secara serius. Masyarakat perlu diberikan alternatif yang layak selain kendaraan pribadi," tegasnya.

Baca juga:

Pembelian BBM Dibatasi 50 Liter per Hari, Pemerintah Dorong Hemat Energi

Politisi tersebut juga menekankan bahwa kunci utama perpindahan gaya hidup masyarakat terletak pada integrasi antarmoda. Jika sistem transportasi saling terhubung dengan baik, efisiensi mobilitas akan tercipta secara alami tanpa perlu paksaan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi syarat mutlak agar pengelolaan transportasi publik berjalan berkelanjutan sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

#BBM #Harga BBM #Transportasi #Transportasi Umum #Transportasi Massal #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Lifestyle
Buka Pintu Lapangkan Hati, Kisah Driver Blue Bird Layani Penumpang Disabilitas
Menemukan transportasi bagi kaum disabilitas merupakan tantangan tersendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
Buka Pintu Lapangkan Hati, Kisah Driver Blue Bird Layani Penumpang Disabilitas
Dunia
Harga BBM Mahal, 50 Juta Warga Eropa Tidak Mampu Hangatkan Rumah
Negara-negara Uni Eropa memperkirakan akan menghadapi musim dingin yang sulit akibat tingginya harga gas dan produk minyak yang dipicu oleh situasi di Timur Tengah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Harga BBM Mahal, 50 Juta Warga Eropa Tidak Mampu Hangatkan Rumah
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Bisnis SPBU di Indonesia Diambilalih SEFAS Group, Shall Hanya Pertahankan Bisnis Pelumas
SEFAS Group telah sepakat untuk mengakuisisi 100 persen bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell di Indonesia, dengan tetap tunduk pada persetujuan regulator.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Bisnis SPBU di Indonesia Diambilalih SEFAS Group, Shall Hanya Pertahankan Bisnis Pelumas
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
Antrean Pembelian BBM Subsidi Membludak di Gorontalo, Pertamina Percepat Distribusi
Perubahan pola konsumsi itu turut menjadi perhatian Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Antrean Pembelian BBM Subsidi Membludak di Gorontalo, Pertamina Percepat Distribusi
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Bagikan