Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Diminta Percepat Pembenahan Transportasi Publik Demi Tekan Konsumsi BBM

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Pemerintah Diminta Percepat Pembenahan Transportasi Publik Demi Tekan Konsumsi BBM

Ilustrasi. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah didorong mempercepat pembenahan transportasi publik sebagai langkah strategis menekan konsumsi BBM demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Upaya ini muncul sebagai respons atas pentingnya menyediakan alternatif mobilitas yang efisien bagi masyarakat luas di tengah tantangan subsidi energi.

Apresiasi Harga BBM Tetap

Hamka memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM per 1 April 2026. Langkah tersebut dianggap efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi di sektor transportasi.

Baca juga:

Kementerian ESDM Diminta Tetapkan Kriteria Tegas Penerima BBM Subsidi

"Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM patut diapresiasi karena dapat membantu menjaga daya beli masyarakat," ujar Hamka dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Namun, Hamka menegaskan bahwa pengendalian konsumsi bahan bakar tidak boleh hanya mengandalkan kebijakan harga. Pemerintah wajib mengiringi kebijakan tersebut dengan perbaikan sistem transportasi massal secara menyeluruh agar ketergantungan pada kendaraan pribadi menurun drastis.

Solusi Integrasi Antarmoda

Tingginya konsumsi energi saat ini berakar pada dominasi penggunaan kendaraan pribadi akibat keterbatasan layanan umum. Hamka mendesak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melakukan evaluasi komprehensif, mulai dari infrastruktur hingga ketepatan waktu layanan.

"Kalau kita ingin menekan konsumsi BBM, maka transportasi publik harus dibenahi secara serius. Masyarakat perlu diberikan alternatif yang layak selain kendaraan pribadi," tegasnya.

Baca juga:

Pembelian BBM Dibatasi 50 Liter per Hari, Pemerintah Dorong Hemat Energi

Politisi tersebut juga menekankan bahwa kunci utama perpindahan gaya hidup masyarakat terletak pada integrasi antarmoda. Jika sistem transportasi saling terhubung dengan baik, efisiensi mobilitas akan tercipta secara alami tanpa perlu paksaan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi syarat mutlak agar pengelolaan transportasi publik berjalan berkelanjutan sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

#BBM #Harga BBM #Transportasi #Transportasi Umum #Transportasi Massal #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
Kelangkaan BBM Lumpuhkan Aktivitas Warga Sumut, Pertamina Diminta Segera Bertindak
Kelangkaan BBM melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara, membuat antrean panjang terjadi di SPBU. DPR meminta Pertamina segera memperbaiki distribusi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Juli 2026
Kelangkaan BBM Lumpuhkan Aktivitas Warga Sumut, Pertamina Diminta Segera Bertindak
Indonesia
Halte Kebon Sirih Arah Kota tak Melayani Pelanggan untuk Sementara Mulai Hari Ini
Pelanggan yang biasa menggunakan Halte Kebon Sirih arah Kota diimbau untuk memanfaatkan halte terdekat sebagai alternatif perjalanan.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Halte Kebon Sirih Arah Kota tak Melayani Pelanggan untuk Sementara Mulai Hari Ini
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
Polda Sumut Siaga 24 Jam, 786 Personel Kawal Distribusi BBM di 325 SPBU
786 personel Polda Sumut diturunkan untuk mengawal distribusi BBM di 325 SPBU selama 24 jam.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
Polda Sumut Siaga 24 Jam, 786 Personel Kawal Distribusi BBM di 325 SPBU
Indonesia
Pertamina Tambah 10 Mobil Tangki Buat Normalkan Pasokan BBM di Sumatera Utara
Peningkatan kebutuhan BBM dalam beberapa hari terakhir di Medan naik sekitar 5–10 persen dibandingkan rata-rata harian.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
Pertamina Tambah 10 Mobil Tangki Buat Normalkan Pasokan BBM di Sumatera Utara
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Bagikan