Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, mendorong Pemerintah Indonesia untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar mendapat kepastian resmi terkait pelaksanaan umrah.
Pemerintah Arab Saudi sendiri telah mengizinkan jemaah dari luar negaranya untuk melakukan ibadah umrah sejak 10 Agustus 2021 lalu. Sayangnya, jemaah dari Indonesia masih belum mendapatkan izin.
"Agar tidak lagi menduga-duga kapan umrah bisa dilaksanakan, pemerintah perlu mempersiapkan segala ikhtiar, komunikasi, upaya diplomasi tingkat tinggi dan pendekatan kepada Pemerintah Arab Saudi agar mencabut larangan bagi jemaah umrah Indonesia," kata LaNyalla, Sabtu (25/9).
Baca Juga:
Arab Saudi Buka Ibadah Umrah, Kemenag Susun Skema Vaksinasi
Menurutnya, sinergitas kementerian terkait juga diperlukan. Karena, urusan umrah dan haji melibatkan beberapa Kementerian, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan.
"Di saat Kemenlu dan Kemenag melakukan lobi, Kemenkes juga harus bergerak terus melakukan vaksinasi dosis lengkap kepada masyarakat Indonesia. Termasuk vaksin booster seperti yang diakui oleh otoritas di sana," ungkap dia.
Untuk saat ini, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memang mengharuskan jemaah umrah untuk melengkapi vaksinasi COVID-19 berdasarkan vaksin yang telah diakui Pemerintah Arab Saudi. Yakni AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson dan Moderna.
Bagi jemaah umrah yang sudah melakukan vaksinasi Sinovac dan Sinofarm diminta untuk vaksin booster dengan vaksin yang dianjurkan.
"Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memakai vaksin Sinovac, kita mendorong Kemenkes menyegerakan pemberian vaksin booster untuk kepentingan keberangkatan umrah," tutur Senator asal Jawa Timur itu.
Baca Juga:
Berbagi Rezeki, Greysia/Apriyani Berangkatkan Asisten Pelatih Umrah
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar LaNyalla yakin lobi yang dilakukan oleh Pemerintah akan sangat dipertimbangkan oleh Arab Saudi. Apalagi penanganan COVID-19 di Indonesia sudah mulai membaik.
"Namun jika kemudian diberikan kuota umrah, pemerintah jangan terlalu tinggi mematok target
keberangkatan umrah. Harus diingat juga pasti biaya yang diperlukan akan lebih tinggi. Makanya harus dikomunikasikan dengan baik kepada jemaah dan asosiasi travel umroh haji sebagai penyelenggara," tutup dia. (Pon)
