Pemerintah Diminta Hati-Hati Saat Evakuasi WNI di Lebanon

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid (kiri) (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - Rencana pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia di Lebanon, terutama setelah penyerangan militer Israel (IDF) mendapat dukungan dari DPR RI.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan pelindungan terhadap WNI tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah diminta berhati-hati dalam proses pemulangan WNI tersebut, baik dari tahap perencanaan hingga eksekusinya.
Mengingat, situasi di Lebanon saat ini kurang kondusif dan dapat sewaktu-waktu menjadi semakin parah.
"Saya yakin pemerintah akan berhati-hati, sekarang Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan banyak pihak. Itu baik sekali, termasuk TNI, Polri dilibatkan karena dalam daerah perang itu evakuasi bukan hal yang mudah," ujar Meutya dikutip Antara, Kamis (26/9).
Baca juga:
Mengenai wacana menarik pasukan TNI yang saat ini bertugas bersama Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), Meutya mengatakan misi perdamaian itu sebaiknya jalan terus karena peran mereka semakin penting di tengah eskalasi konflik.
"Misi perdamaian jalan terus karena itu justru menjadi lebih krusial peran misi perdamaian kita di Lebanon saat ini," kata Meutya.
Markas Besar TNI dan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Kamis, menggelar rapat teknis membahas situasi terkini di Lebanon dan rencana evakuasi WNI.
Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Judha Nugraha menyampaikan rencananya pasukan TNI yang saat ini bertugas bersama UNIFIL akan dikerahkan untuk membantu evakuasi manakala eskalasi konflik antara Lebanon dan militer Israel (IDF) semakin parah.
Rencana itu juga disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto, yang mengatakan prajurit TNI yang saat ini bertugas bersama UNIFIL siap membantu mengevakuasi warga negara Indonesia di Lebanon pulang ke tanah air.
Namun, rencana itu perlu mendapatkan izin lebih dulu dari pimpinan UNIFIL, yaitu Force Commander UNIFIL yang sejak 2022 dijabat Letnan Jenderal Aroldo Azàro dari Angkatan Bersenjata Spanyol.
"Untuk evakuasi pengungsi yang berada di dekat perbatasan Israel harus seizin Force Commander UNIFIL, sedangkan untuk penarikan personel TNI sampai saat ini menunggu keputusan Force Commander UNIFIL," kata Kapuspen TNI.
Baca juga:
Judha mengatakan saat ini ada 155 orang WNI yang tinggal di Lebanon. Mayoritas dari mereka ialah mahasiswa dan mereka yang menikah dengan warga Lebanon.
Di luar 155 orang WNI itu, ada juga prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL di Lebanon. Jumlahnya ada sekitar 1.000 orang lebih prajurit yang bertugas di berbagai satuan UNIFIL, di antaranya Maritime Task Force (MTF), Satgas Batalyon Mekanis TNI (INDOBATT), Satgas Pendukung Markas/Force Headquarter Support Unit (FHQSU), Satgas Indo Force Protection Company (FPC), Satgas Koordinasi Sipil-Militer/Civilian Military Coordination (CIMIC) TNI, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU), dan Satgas Level 2 Hospital.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Israel Lakukan Serangan Udara Besar ke Wilayah Selatan dan Timur Lebanon

Lebanon Bersiap Gelar Pemakaman Mantan Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah

Israel Tarik Sebagian Pasukan dari Lebanon, Sisanya Bersiaga untuk Jaga Perbatasan

Israel Masih Gempur Lebanon, Kesepakatan Gencatan Senjata Makin Sulit Tercapai

Tanah Lebanon yang Menanti Damai, Bayang-bayang Sepatu Bot Tentara Israel Masih Membekas

Keluarga Minta Lebanon Ikut Campur dalam Pembebasan Al-Qaradawi, Sebut Ia Berhak Pulang ke Istanbul

Israel Telah 349 Kali Langgar Gencatan Senjata, Terbaru 3 Serangan Udara ke Lebanon

KRI SIM-367 Antar 120 Prajurit TNI AL ke Lebanon Gabung UNIFIL

Gancatan Senjata, Lebanon Tuduh Israel Langgar Kesepakatan

Israel Setuju Gencatan Senjata, Lebanon Punya Waktu Hingga 9 Januari Pilih Presiden Baru
