Pemerintah Diminta Gencarkan Edukasi Publik soal Kasus Gangguan Ginjal Akut

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 18 Oktober 2022
Pemerintah Diminta Gencarkan Edukasi Publik soal Kasus Gangguan Ginjal Akut

Ilustrasi ginjal. Foto: Pixabay/Eksavang Khounphinith

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak sedang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Dilaporkan, puluhan anak meninggal dunia akibat penyakit ini.

Menanggapi laporan tersebut, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta kepada pemerintah untuk menggencarkan edukasi publik soal kasus gangguan ginjal akut.

Baca Juga

Kemenkes Teliti Virus dan Bakteri Penyebab Gangguan Ginjal Akut Pada Anak

Sebab, sosialisasi ini dinilai penting karena masih banyak masyarakat yang belum mengenali gejalanya dan tindakan apa yang harus dilakukan jika anak-anak mengalami gangguan ginjal akut.

“Justru sekarang banyak informasi yang belum tentu benar beredar di masyarakat. Misalnya apakah kasus ini disebabkan paracetamol atau tidak?" ujar Netty dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/10).

Netty mengatakan, komunikasi publik seperti ini yang harus dikelola dengan baik oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

"Sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang benar dari sumber resmi dan bisa mencegah dampak dari ‘kesimpangsiuran’ informasi itu," ujarnya.

Baca Juga

42 Anak di DKI Terserang Gangguan Ginjal Akut, 25 Meninggal Dunia

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, jika masyarakat tidak mengenali gejala gangguan ginjal akut maka penanganan penyakit tersebut akan terlambat dilakukan.

"Dan akhirnya berujung pada kematian sebagaimana 11 pasien gangguan ginjal akut yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu," imbuhnya.

Merujuk Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 11 pasien gagal ginjal misterius yang meninggal di Bali tersebut terlambat untuk ditangani.

Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai penyakit ini secara masif dengan berbagai strategi dan platform media.

"Banyak orang tua yang masih menganggap penyakit ini sebagian flu ataupun pilek biasa sehingga penanganannya tak tepat sasaran,” katanya.


Terakhir, Netty meminta agar pemerintah secara ketat mengawasi obat batuk asal India yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal pada anak di negara Gambia.

“Meskipun menurut BPOM empat obat sirup tersebut tidak terdaftar di Indonesia, namun harus tetap diawasi ketat jika ada yang mengedarkan. Kita tahu ada banyak obat yang tidak terdaftar di BPOM ataupun Kemenkes, tapi bisa beredar luas,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Gangguan Ginjal Akut Pada Anak Bermunculan, IDAI Minta Investigasi

#Komisi IX DPR #Ginjal #Gagal Ginjal
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Kemenkes dan BPOM perlu dilibatkan dalam pendistribusian multivitamin ke SPPG.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Indonesia
Prabowo Minta Kepala BGN Pastikan Kebersihan Dapur MBG, Komisi IX DPR: Evaluasi Menyeluruh
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk memastikan kebersihan dapur MBG.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Prabowo Minta Kepala BGN Pastikan Kebersihan Dapur MBG, Komisi IX DPR: Evaluasi Menyeluruh
Berita Foto
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 01 Oktober 2025
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
Indonesia
Keracunan Massal Jadi Masalah Serius, Komisi IX DPR: MBG Perlu Dibatasi 2 Ribu Porsi per Hari
Keracunan massal MBG kini jadi persoalan serius. Komisi IX DPR menilai, bahwa MBG harus dibatasi 2 ribu porsi per hari.
Soffi Amira - Jumat, 26 September 2025
Keracunan Massal Jadi Masalah Serius, Komisi IX DPR: MBG Perlu Dibatasi 2 Ribu Porsi per Hari
Indonesia
Tanggapi Kasus Jantung WNA Australia yang Tertinggal di Bali, Komisi IX DPR: Pelanggaran Serius dan Harus Diusut!
Komisi IX DPR menanggapi kasus jantung WNA Australia yang tertinggal di Bali. Hal itu dianggap sebagai pelanggaran serius dan harus segera diusut.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Tanggapi Kasus Jantung WNA Australia yang Tertinggal di Bali, Komisi IX DPR: Pelanggaran Serius dan Harus Diusut!
Indonesia
Legislator Minta Pengawasan Ketat Program MBG: SPPG Harus Penuhi Standar SLHS
Anggota Komisi IX DPR, Cellica Nurrachadiana, menyoroti maraknya kasus keracunan massal MBG. Ia pun menekankan adanya pengawasan ketat.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Legislator Minta Pengawasan Ketat Program MBG: SPPG Harus Penuhi Standar SLHS
Indonesia
Marak Keracunan Menu MBG, DPR Dorong BGN Libatkan Ahli Independen
Ahli kesehatan dan gizi layak masuk tim investigasi ungkap pemicu keracunan MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Marak Keracunan Menu MBG, DPR Dorong BGN Libatkan Ahli Independen
Indonesia
Presiden Prabowo akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG, Komisi IX DPR: Cegah Keracunan dan Evaluasi Menyeluruh
Lebih dari 5000 anak menjadi korban keracunan MBG karena makanan tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Presiden Prabowo akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG, Komisi IX DPR: Cegah Keracunan dan Evaluasi Menyeluruh
Indonesia
Food Tray MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Desak BGN Koordinasi dengan BPOM
Anggota Komisi IX DPR mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar lebih berhati-hati dalam menjalankan program MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Food Tray MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Desak BGN Koordinasi dengan BPOM
Bagikan