Pemerintah Diminta Gencarkan Edukasi Publik soal Kasus Gangguan Ginjal Akut

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 18 Oktober 2022
Pemerintah Diminta Gencarkan Edukasi Publik soal Kasus Gangguan Ginjal Akut

Ilustrasi ginjal. Foto: Pixabay/Eksavang Khounphinith

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak sedang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Dilaporkan, puluhan anak meninggal dunia akibat penyakit ini.

Menanggapi laporan tersebut, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta kepada pemerintah untuk menggencarkan edukasi publik soal kasus gangguan ginjal akut.

Baca Juga

Kemenkes Teliti Virus dan Bakteri Penyebab Gangguan Ginjal Akut Pada Anak

Sebab, sosialisasi ini dinilai penting karena masih banyak masyarakat yang belum mengenali gejalanya dan tindakan apa yang harus dilakukan jika anak-anak mengalami gangguan ginjal akut.

“Justru sekarang banyak informasi yang belum tentu benar beredar di masyarakat. Misalnya apakah kasus ini disebabkan paracetamol atau tidak?" ujar Netty dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/10).

Netty mengatakan, komunikasi publik seperti ini yang harus dikelola dengan baik oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

"Sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang benar dari sumber resmi dan bisa mencegah dampak dari ‘kesimpangsiuran’ informasi itu," ujarnya.

Baca Juga

42 Anak di DKI Terserang Gangguan Ginjal Akut, 25 Meninggal Dunia

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, jika masyarakat tidak mengenali gejala gangguan ginjal akut maka penanganan penyakit tersebut akan terlambat dilakukan.

"Dan akhirnya berujung pada kematian sebagaimana 11 pasien gangguan ginjal akut yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu," imbuhnya.

Merujuk Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 11 pasien gagal ginjal misterius yang meninggal di Bali tersebut terlambat untuk ditangani.

Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai penyakit ini secara masif dengan berbagai strategi dan platform media.

"Banyak orang tua yang masih menganggap penyakit ini sebagian flu ataupun pilek biasa sehingga penanganannya tak tepat sasaran,” katanya.


Terakhir, Netty meminta agar pemerintah secara ketat mengawasi obat batuk asal India yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal pada anak di negara Gambia.

“Meskipun menurut BPOM empat obat sirup tersebut tidak terdaftar di Indonesia, namun harus tetap diawasi ketat jika ada yang mengedarkan. Kita tahu ada banyak obat yang tidak terdaftar di BPOM ataupun Kemenkes, tapi bisa beredar luas,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Gangguan Ginjal Akut Pada Anak Bermunculan, IDAI Minta Investigasi

#Komisi IX DPR #Ginjal #Gagal Ginjal
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pesantren Sehat Jadi Prioritas, Komisi IX DPR: Usul Beasiswa Dokter untuk Santri
Pemerintah juga didorong untuk menghadirkan program beasiswa khusus bagi santri yang ingin melanjutkan pendidikan dokter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Pesantren Sehat Jadi Prioritas, Komisi IX DPR: Usul Beasiswa Dokter untuk Santri
Indonesia
Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Tagih Hasil Investigasi BGN
Ompreng MBG diduga mengandung minyak babi. Komisi IX DPR pun menagih hasil investigasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Tagih Hasil Investigasi BGN
Indonesia
Komisi IX DPR: Skema Magang Solusi Strategis Pangkas Pengangguran
Pengawasan terhadap implementasi magang juga diperlukan agar tidak disalahgunakan sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja murah
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 01 Agustus 2025
Komisi IX DPR: Skema Magang Solusi Strategis Pangkas Pengangguran
Indonesia
Cegah Perundungan, Legislator: Stop Normalisasi Kekerasan, Termasuk yang Dibungkus Candaan
Nduk Nik menilai perundungan bukan hanya melukai korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mencerminkan darurat empati di kalangan anak-anak dan remaja.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 Juli 2025
Cegah Perundungan, Legislator: Stop Normalisasi Kekerasan, Termasuk yang Dibungkus Candaan
Indonesia
KemenP2MI Dorong Warga Bekerja ke Luar Negeri, Anggota DPR: Ironi karena Terkesan Dukung #kaburajadulu
Menurut anggota Komisi IX DPR dorongan KemenP2MI justru melemahkan kedaulatan sistem ketenagakerjaan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Juli 2025
KemenP2MI Dorong Warga Bekerja ke Luar Negeri, Anggota DPR: Ironi karena Terkesan Dukung #kaburajadulu
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, Legislator Ajak Masyarakat untuk Waspada
Peningkatan kasus COVID-19 secara signifikan terjadi di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Juni 2025
Kasus COVID-19 Melonjak, Legislator Ajak Masyarakat untuk Waspada
Indonesia
Komisi IX DPR Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Papua Barat: Tidak Ada RS Tipe A dan B dan Dokter Spesialis Masih Langka
Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Papua Barat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Mei 2025
Komisi IX DPR Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Papua Barat: Tidak Ada RS Tipe A dan B dan Dokter Spesialis Masih Langka
Berita Foto
RDPU Pasien dan Masyarakat Korban Dugaan Malapraktik dengan Komisi IX DPR
Kuasa hukum korban malapraktik, Sadrakh Seskoadi (kanan) bersama salah satu korban malapraktik Gladys Enjelika Mokodompis (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Didik Setiawan - Senin, 19 Mei 2025
RDPU Pasien dan Masyarakat Korban Dugaan Malapraktik dengan Komisi IX DPR
Berita Foto
RDP Kepala BGN dengan Komisi IX DPR Bahas Tambahan Anggaran MBG Senilai Rp 50 Triliun
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana (lima kiri) berfoto bersama ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene (keenam kanan) dan Sejumlah Anggota Komisi IX DPR usai Rapat Dengar Pendat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 06 Mei 2025
RDP Kepala BGN dengan Komisi IX DPR Bahas Tambahan Anggaran MBG Senilai Rp 50 Triliun
Indonesia
Banyak Siswa Keracunan, Komisi IX DPR Minta Program MBG Dievaluasi
Komisi IX DPR meminta program MBG dievaluasi, setelah siswa MAN 1 Cianjur mengalami keracunan massal.
Soffi Amira - Rabu, 23 April 2025
Banyak Siswa Keracunan, Komisi IX DPR Minta Program MBG Dievaluasi
Bagikan