Pemerintah Bakal Lebih Agresif Dalam Penyaluran Bansos

MerahPutih.com - Pemerintah terus melakukan evaluasi penyaluran bantuan sosial. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengakui, jika ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki terutama percepatan pemenuhan pagu 20 juta penerima sembako dan percepatan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera pada 1,1 juta penerima program sembako perluasan.

Menteri Koordinator PMK Muhajir Effendi mengatakan, adapun provinsi yang perlu dipercepat penyaluran sembako, adalah Provinsi Papua Barat dan Papua. Secara keseluruhan, pencapaian progres bansos antara 80 sampai 100 persen.

Ia mengatakan, adanya peningkatan dalam penyaluran karena kerjasama yang baik antara pemerintah daerah melalui Menteri Dalam Negeri, kemudian perbaikan dalam proses penetapan sasaran dan penyaluran, juga kerja keras dari jajaran Kementerian Sosial dan Kementerian Desa.

Baca Juga:

Pemda Punya Cadangan Rp23 Triliun Buat Tangani Pandemi

Dari data saat ini, sudah ada 73.184 desa yang menerima Dana Desa atau 97,64 persen sehingga masih tersisa sekitar 3 persen yang belum ada. Dari 97,64 persen itu yang sudah tersalurkan, yang sudah tersalurkan artinya sudah menyalurkan kepada masyarakat itu ada 63.657 desa atau sekitar 90 persen dari total desa yang ada. Kalau yang dilihat dari yang menerima dana itu mencapai 85 persen.

"Kalau yang kalau terhitung dari seluruh total desa, sekitar 85 persen yang intinya masih perlu ada langkah-langkah yang lebih agresif agar target dari BLT Desa ini bisa mencapai 100 persen, "

Ia mengatakan, dalam masa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), program nonreguler yang awalnya hanya sampai April-Juni 2020 atau tiga bulan, atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diperpanjang hingga Desember 2020.

“Kecuali untuk BLT Desa untuk sementara hanya diperpanjang sampai bulan September 2020, adapun nilainya juga berkurang dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan,” ujarnya.

Baca Juga:

107 Peserta Akan Ikut Uji Kompetensi Seleksi Pejabat Struktural KPK