Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah terus menekan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID - 19. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, alokasi dana di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk penganan pandemi saat ini teralokasi sebanyak Rp72,63 triliun.
Anggaran tersebut dibagi untuk kesehatan Rp28,71 triliun atau 39,2 persen, kemudian untuk jaring pengaman sosial sebanyak Rp27,84 triliun atau 38,3 persen, dan untuk mendukung atau menahan dampak ekonomi sebanyak Rp16,08 triliun atau 22,2 persen.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, masih ada alokasi anggaran yang dicadangkan oleh daerah dalam bentuk namanya Belanja Tidak Terduga (BTT) yang totalnya sebanyak Rp23 triliun.
Baca Juga:
ICW Kecam Pemberian Remisi untuk Nazaruddin
Dana tersebut, kata Tito, merupakan cadangan daerah dalam rangka menghadapi tiga yang sudah ditetapka. Sehingga untuk jaring pengaman sosial Rp27,84 triliun daerah-daerah juga melaksanakan pemberian bantuan baik dalam bentuk langsung tunai maupun nontunai.
Ia mengakui masih ada problemnya yakni melakukan sinkronisasi antara skema-skema yang diberikan pusat melalui koordinasi Menko PMK dengan bantuan yang diberikan Kepala Daerah terutama untuk bantuan sosial.
"Tugas daripada Kemendagri adalah menjembatani ini dan memang tidak mudah karena dampaknya terjadi sangat cepat sekali. Kita tahu bahwa yang PHK, yang lain-lain dari tadinya keluarga yang tidak masuk kategori kurang mampu menjadi kurang mampu terjadinya sangat cepat sekali dan jumlahnya yang terdampak hitungannya jutaan,” kata Mendagri.
Ia menegaskan, pihaknya akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung skema-skema penyaluran bansos di tingkat pusat, baik yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Menteri Desa, Menteri Agama, Mendikbud, Kementerian Pertanian serta ada kementerian lainnya juga dengan skema berbeda seperti Kemenko Perekonomian dengan Kartu Prakerja.
"Kita mendukung melalui validasi data dan juga menjembatani ke daerah. Kemudian untuk daerah untuk desa saya kira sudah cukup bagus penyalurannya cepat ini, tinggal kita ke depan terus melakukan validasi data dan upaya-upaya untuk mensinkronisasi antara skema pusat dan skema di daerah," ujar Tito.
Baca Juga:
HIPMI Berharap Pengusaha Muda di Daerah Dapatkan Relaksasi Kredit
