Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah tengah mempertimbangkan opsi pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penundaan proyek infrastruktur multi-years guna mengantisipasi pembengkakan defisit APBN 2026 akibat lonjakan harga minyak mentah dunia.
Langkah strategis ini muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan penyesuaian belanja negara jika harga minyak mentah terus meroket imbas eskalasi konflik Iran-Israel-Amerika yang mengancam batas aman defisit fiskal 3 persen.
Baca juga:
Prancis Kerahkan Kapal Induk Charles de Gaulle ke Selat Hormuz, Amankan Jalur Minyak Dunia
Defisit APBN 2026 Terancam Jebol
Disiplin fiskal harus menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Potensi pelebaran defisit tidak hanya datang dari faktor eksternal, tetapi juga dari target penerimaan pajak yang dianggap terlalu ambisius.
“Defisit APBN kita memang sudah semakin mengkhawatirkan, defisit APBN 2025 sebesar 2,96 persen saja merupakan yang tertinggi pasca-era reformasi, dengan mengecualikan pandemi,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/3).
Ia menambahkan bahwa asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan 2026 sebesar 21,5 persen sangat berisiko meleset karena jauh di atas pertumbuhan natural sebesar 7,5 persen.
Selamatkan Daya Beli Masyarakat
Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa memangkas anggaran MBG sebesar Rp335 triliun jauh lebih rasional daripada menaikkan harga BBM, LPG, atau tarif listrik.
Langkah ini selaras dengan sorotan lembaga internasional seperti Fitch Ratings dan Moody’s yang mulai mengkhawatirkan risiko fiskal Indonesia jika harga minyak menyentuh rata-rata US$ 92 per barel.
Baca juga:
Harga MinyakDunia Melonjak, Sementara Pemerintah Bakal Tahan Harga Bahan Bakar Minyak
Pemerintah diharapkan tetap menjaga daya beli publik yang belum pulih sepenuhnya dengan menghindari kenaikan administered price dalam waktu dekat.
“Penyesuaian program melalui pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penundaan sebagian belanja infrastruktur dinilai lebih rasional untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa menambah beban masyarakat,” tegas Legislator Dapil DKI Jakarta I tersebut.
