Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengucurkan dana sebesar Rp 8,36 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk bantuan sosial (bansos) pangan yang akan disalurkan menjelang Ramadan 1444 H.
"Angka ini merupakan perkiraan sementara yang akan ditagihkan kepada APBN untuk bansos pangan, yang berisi beras, telur, dan ayam," ucap Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata.
Baca Juga:
Pemerintah Bagikan Bansos Beras 10 Kg pada Maret-April-Mei 2023
Ia menyebutkan, bansos pangan bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan harga beberapa komoditas pangan di tingkat produsen. Bantuan tersebut akan diberikan untuk tiga bulan pembagian, yakni Maret, April, dan Mei.
Adapun penyaluran akan diberikan melalui dua cara, yakni pembagian beras secara gratis serta pembagian daging ayam dan telur secara gratis.
Pembagian beras secara gratis akan ditujukan kepada keluarga penerima manfaat yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 21,3 juta keluarga.
Untuk pembagian beras gratis, Isa memperkirakan Perum Bulog akan menagihkan dana Rp7,8 triliun sampai Rp7,9 triliun, termasuk ongkos pembagian beras.
Kemudian, pembagian daging ayam dan telur secara gratis akan diberikan kepada keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting.
"Perkiraan sementara untuk pembagian daging ayam dan telur gratis yaitu kepada sebanyak 2,1 juta keluarga berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)," tuturnya.
Selain bansos pangan, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako selama periode Januari-Maret 2023.
Kemenkeu mencatat, realisasi belanja negara berhasil tumbuh 1,8 persen (yoy) dari sebesar Rp 127,2 triliun menjadi senilai Rp 287,8 triliun atau setara dengan 9,4 persen pagu anggaran yang senilai Rp 3.061,2 triliun.
Belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat yang tumbuh 6 persen (yoy) menjadi Rp182,6 triliun serta transfer ke daerah Rp 105,2 triliun atau terkontraksi 4,8 persen (yoy).
Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp 76,4 triliun atau turun 2,8 persen (yoy) serta belanja non k/l Rp 106,2 triliun atau meningkat 13,4 persen (yoy). (Asp)
Baca Juga:
KPK Siap Usut Dugaan Korupsi Bansos DKI
