Pemerintah Arab Saudi Dinilai Plintat-Plintut Soal Kuota Haji untuk Indonesia

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melakukan aksi demonstrasi di depan Kedubes Arab Saudi di Jakarta, Rabu (9/6) (MP/Ponco)
Merahputih.com - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Rabu (9/6). Aksi digelar guna menyikapi ketidakjelasan sikap Pemerintah Arab Saudi perihal kuota Haji untuk Indonesia.
Mereka menilai, pemerintah Arab Saudi tidak konsisten dan plintat-plintut dengan sikapnya sendiri.
"Sudah 2 tahun Pengelolaan ibadah haji amburadul. Tahun kemarin hanya 10 ribu orang yang bisa Haji. Tahun ini belum jelas sama sekali. Tidak profesional," ujar Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra saat orasi di depan ratusan massa aksi.
Baca Juga:
Jokowi Diharap Buka Keran Diplomasi dengan Raja Arab Saudi Soal Kuota Haji
Sebaiknya, Arab Saudi menyerahkan pengelolaan Haji kepada negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pemerintah Arab Saudi tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam kelima.
"Sampai sekarang soal kuota haji untuk Indonesia saja mereka belum putuskan, padahal waktunya sudah dekat sekali. Kalau tidak mampu kami minta serahkan kepada OKI sebagai pengelola Ibadah Haji,” tegas Bintang.
Menurut Bintang, Mekkah dan Madinah merupakan dua kota suci bagi umat Islam. Jutaan orang datang ke Mekah dan Madinah. Melihat Baitullah adalah impian setiap orang Islam Indonesia dan dunia.
"Banyak masyarkat untuk bisa naik haji menabung bertahun-tahun. Tapi saat tiba waktunya nasib mereka tidak jelas, terkatung-katung. Coba saja tanya anak-anak Indonesia, apa impiannya. Enam dari sepuluh anak akan menjawab memberangkatkan Haji orangtuanya," tutur Bintang.

Menurut dia, Duta Besar (Dubes) Kerajaan Arab Saudi tidak peka akan hal ini. Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al-Thaqafi melakukan politicking terhadap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan membangun citra seolah-olah Dasco menyebarkan Hoaks.
"Padahal apa yang disampaikan Dasco kepada wartawan justru ingin memastikan lebih dulu, Indonesia dapat quota haji baru kemudian bahas kendala lain yang dihadapi, diantaranya vaksin Sinovac yang ditolak pemerintah Arab Saudi," tambahnya.
Baca Juga:
Meski Prihatin, Mang Oded Ajak Jemaah Haji Bandung Lapang Dada
Ia menilai dalam surat Dubes Kerajan Arab Saudi kepada Ketua DPR jelas, Indonesia tidak mendapat kuota haji seperti yang disebut oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Ini politicking. Punya agenda apa Dubes Saudi terhadap politik Indonesia? Suratnya bukan menjernihkan polemik quota haji yang sedang ramai malah makin memperkeruh. Sebaiknya pemerintah Arab Saudi menarik pulang Dubesnya, sebelum rakyat Indonesia protes,” kesalnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
