Pemerintah Arab Saudi Dinilai Plintat-Plintut Soal Kuota Haji untuk Indonesia

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 09 Juni 2021
Pemerintah Arab Saudi Dinilai Plintat-Plintut Soal Kuota Haji untuk Indonesia

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melakukan aksi demonstrasi di depan Kedubes Arab Saudi di Jakarta, Rabu (9/6) (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Rabu (9/6). Aksi digelar guna menyikapi ketidakjelasan sikap Pemerintah Arab Saudi perihal kuota Haji untuk Indonesia.

Mereka menilai, pemerintah Arab Saudi tidak konsisten dan plintat-plintut dengan sikapnya sendiri.

"Sudah 2 tahun Pengelolaan ibadah haji amburadul. Tahun kemarin hanya 10 ribu orang yang bisa Haji. Tahun ini belum jelas sama sekali. Tidak profesional," ujar Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra saat orasi di depan ratusan massa aksi.

Baca Juga:

Jokowi Diharap Buka Keran Diplomasi dengan Raja Arab Saudi Soal Kuota Haji

Sebaiknya, Arab Saudi menyerahkan pengelolaan Haji kepada negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pemerintah Arab Saudi tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam kelima.

"Sampai sekarang soal kuota haji untuk Indonesia saja mereka belum putuskan, padahal waktunya sudah dekat sekali. Kalau tidak mampu kami minta serahkan kepada OKI sebagai pengelola Ibadah Haji,” tegas Bintang.

Menurut Bintang, Mekkah dan Madinah merupakan dua kota suci bagi umat Islam. Jutaan orang datang ke Mekah dan Madinah. Melihat Baitullah adalah impian setiap orang Islam Indonesia dan dunia.

"Banyak masyarkat untuk bisa naik haji menabung bertahun-tahun. Tapi saat tiba waktunya nasib mereka tidak jelas, terkatung-katung. Coba saja tanya anak-anak Indonesia, apa impiannya. Enam dari sepuluh anak akan menjawab memberangkatkan Haji orangtuanya," tutur Bintang.

Masjidil Haram. (Foto: Haramain TV)
Masjidil Haram. (Foto: Haramain TV)

Menurut dia, Duta Besar (Dubes) Kerajaan Arab Saudi tidak peka akan hal ini. Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al-Thaqafi melakukan politicking terhadap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan membangun citra seolah-olah Dasco menyebarkan Hoaks.

"Padahal apa yang disampaikan Dasco kepada wartawan justru ingin memastikan lebih dulu, Indonesia dapat quota haji baru kemudian bahas kendala lain yang dihadapi, diantaranya vaksin Sinovac yang ditolak pemerintah Arab Saudi," tambahnya.

Baca Juga:

Meski Prihatin, Mang Oded Ajak Jemaah Haji Bandung Lapang Dada

Ia menilai dalam surat Dubes Kerajan Arab Saudi kepada Ketua DPR jelas, Indonesia tidak mendapat kuota haji seperti yang disebut oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Ini politicking. Punya agenda apa Dubes Saudi terhadap politik Indonesia? Suratnya bukan menjernihkan polemik quota haji yang sedang ramai malah makin memperkeruh. Sebaiknya pemerintah Arab Saudi menarik pulang Dubesnya, sebelum rakyat Indonesia protes,” kesalnya. (Pon)

#Arab Saudi #Calon Haji #Jemaah Haji #Ibadah Haji #Tabungan Haji
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Olahraga
Raphinha Tepis Rumor Pindah ke Arab Saudi, Fans Barcelona Langsung Lega
Raphinha dengan tegas menepis rumor soal pindah ke Arab Saudi. Hal itu pun membuat fans Barcelona merasa lega, karena tidak akan kehilangannya.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Raphinha Tepis Rumor Pindah ke Arab Saudi, Fans Barcelona Langsung Lega
Olahraga
Arab Saudi Masih Kejar Tanda Tangan Raphinha, Barcelona Mulai Waspada
Arab Saudi masih mengejar tanda tangan Raphinha. Barcelona pun mulai waspada dan harus meyakinkannya agar bertahan.
Soffi Amira - Kamis, 04 Desember 2025
Arab Saudi Masih Kejar Tanda Tangan Raphinha, Barcelona Mulai Waspada
Indonesia
Skema Haji 2026 Dinilai Terlalu Berbahaya, Jemaah Harus Tiba di Mina Pagi Hari Sebelum Cuaca Panas Ekstrem Mencapai Puncaknya
Ia mendesak pemerintah untuk segera merevisi skenario tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 November 2025
Skema Haji 2026 Dinilai Terlalu Berbahaya, Jemaah Harus Tiba di Mina Pagi Hari Sebelum Cuaca Panas Ekstrem Mencapai Puncaknya
Indonesia
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Pemerintah Arab Saudi menetapkan jadwal penerbitan visa jamaah calon haji reguler berlangsung mulai 8 Februari hingga 20 Maret 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 25 November 2025
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Indonesia
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Kebijakan ini juga akan memberikan keadilan terhadap jemaah haji yang sudah mendaftar, karena akan diberangkatkan berdasarkan nomor urut provinsi dan juga untuk kemaslahatan jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Indonesia
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
Kabupaten Sumedang, pada 2026, hanya akan menerima 72 kuota haji, jumlah yang jauh lebih sedikit ketimbang alokasi sebelumnya sebanyak 511 jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
Indonesia
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
BPKH tegaskan dukungan terhadap langkah KPK telusuri layanan haji. Pastikan dana haji dikelola profesional dan BPKH Limited tak terlibat operasional kargo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Bagikan