Pembubaran Retret Pelajar Kristen di Sukabumi Cederai Pancasila, DPR Desak Semua Pelaku Ditangkap


Insiden aksi pembubaran retret pelajar Kristen terjadi di Kampung Tangkil RT 04/01, Desa Tangkil, Sukabumi, Jumat (27/6/2025). Dok. GAMKI
MerahPutih.com - Insiden aksi pembubaran retret pelajar Kristen terjadi di Kampung Tangkil RT 04/01, Desa Tangkil, Sukabumi, Jumat (27/6) lalu, kini menjadi viral.
Warga yang melakukan pembubaran beralasan rumah itu dijadikan tempat ibadah tanpa izin. Rekaman aksi pembubaran retret itu menuai kritik dari publik, termasuk dari jajaran anggota DPR.
Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka mendesak aparat penegak hukum menindak tegas semua pelaku yang terlibat. Menurutnya, aksi pembubaran itu itu merupakan bentuk intoleransi umat beragama.
Baca juga:
Penyebar Paham Radikalisme hingga Intoleransi Tantangan Pancasila di Era Digitalisasi
Martin menegaskan negara tidak boleh kalah oleh tindakan sekelompok orang yang mencederai kerukunan dan melanggar hukum. Apalagi, lanjutnya, aksi itu telah mencoreng nilai-nilai kebinekaan Pancasila yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Peristiwa ini mencederai prinsip dasar negara kita, Pancasila. Tidak ada tempat bagi tindakan intoleran di republik ini,” kata Martin, dalam keterangannya, Selasa (1/7).
Menurut Martin, hak menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan dijamin konstitusi, tanpa terkecuali. Untuk itu, dia meminta Polri bertindak tegas dan cepat agar kasus ini tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Baca juga:
Wujud Toleransi, Gereja Santa Theresia Sumbangkan Sapi Kurban ke Umat Islam Tanah Abang
"Semua pelaku harus ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku," ujar anggota komisi DPR yang membidangi bidang hukum itu, dikutip Antara.
Politikus Gerindra itu juga mendorong Kementerian Agama dan pemerintah daerah turut aktif dalam merespons kasus ini, agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga ruang-ruang toleransi. Jangan sampai pembiaran terhadap kasus seperti ini menormalisasi kekerasan atas nama mayoritas,” tandasnya. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal

DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral

DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP

Jaminan Keamanan Pangan Anak Sekolah Jadi Prioritas, DPR Minta Waktu Pembangunan Dapur MBG Diperpanjang Hingga Dua Bulan

SPPG Bermasalah Ditutup Pasca Siswa Keracunan MBG, DPR Ingatkan Pemerintah Wajib Siapkan Mekanisme Pengganti Agar Hak Gizi Anak Tetap Terjamin

DPR Tegaskan Perpres MBG Akan Perkuat Implementasi dan Keamanan Pangan

Dorong Pengesahan RUU BUMN Harapkan Percepat Kemajuan Ekonomi Nasional

Menag Nasaruddin Puji Indonesia Peringkat 1 Negara yang Kuat Sedekah

Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata

DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba
