Pembongkaran Pagar Laut, Komisi IV DPR Tegaskan Proses Hukum Harus Tetap Berjalan


TNI AL menargetkan pembongkaran ‘pagar laut’ di perairan Tangerang Utara dilakukan secepat mungkin (Media sosial)
MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti adanya upaya pembongkaran pagar laut di Tangerang yang terjadi di tengah proses investigasi.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan pembongkaran tersebut bukan berarti menghilangkan bukti, sehingga proses penyidikan harus tetap berjalan.
"Pembongkaran bukan berarti menghilangkan bukti penyidikan, barang bukti sudah jelas ada video awal sebelum pembongkaran maupun keterangan nelayan yang dirugikan," kata Daniel Johan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).
Baca juga:
Dia mendorong para pemangku kepentingan, baik itu Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga TNI AL segera berkoordinasi soal siapa pihak yang bertanggungjawab atas adanya pagar laut tersebut.
"Kita mendorong agar para pihak baik KKP, TNI AL untuk berkoordinasi agar penyelesaian masalah pagar laut ini cepat tuntas, kalau sudah ditemukan 'dalang' di balik pemasangan pagar bambu tersebut segera diproses sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.
"Segera gelar perkara agar terang benderang masalahnya," sambung Daniel Johan.
Baca juga:
Polda Metro Jaya Bantu KKP Lakukan Penyidikan Pagar Laut, Ditpolairud Lalukan Patroli
Daniel Johan memastikan Komisi IV DPR akan segera memanggil dan mengkonfirmasi Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono terkait adanya pagar laut tersebut.
“Tentu ini kita segera panggil dan tanyakan dalam rapat kerja dengan MenKKP dalam waktu dekat,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar

Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa

Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat

Titiek Soeharto Kritik Menko soal Beras Oplosan: Tolong Turun Tangan, Jangan Diam Saja

Titiek Soeharto Minta Mentan Beri Efek Jera Perusahaan Nakal Terkait Beras Oplosan

Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun

Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil

Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemberi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

PKS Kritik Aparat Soal Bebasnya Kades Kohod dalam Kasus Pagar Laut Merugikan Negara Rp 48 Miliar

Kasus Pagar Laut Mandek, Kejagung dan Polri Diminta Hilangkan Ego Sektoral
