Pembongkaran Pagar Laut, Komisi IV DPR Tegaskan Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Januari 2025
TNI AL menargetkan pembongkaran ‘pagar laut’ di perairan Tangerang Utara dilakukan secepat mungkin (Media sosial)
MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti adanya upaya pembongkaran pagar laut di Tangerang yang terjadi di tengah proses investigasi.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan pembongkaran tersebut bukan berarti menghilangkan bukti, sehingga proses penyidikan harus tetap berjalan.
"Pembongkaran bukan berarti menghilangkan bukti penyidikan, barang bukti sudah jelas ada video awal sebelum pembongkaran maupun keterangan nelayan yang dirugikan," kata Daniel Johan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).
Baca juga:
Dia mendorong para pemangku kepentingan, baik itu Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga TNI AL segera berkoordinasi soal siapa pihak yang bertanggungjawab atas adanya pagar laut tersebut.
"Kita mendorong agar para pihak baik KKP, TNI AL untuk berkoordinasi agar penyelesaian masalah pagar laut ini cepat tuntas, kalau sudah ditemukan 'dalang' di balik pemasangan pagar bambu tersebut segera diproses sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.
"Segera gelar perkara agar terang benderang masalahnya," sambung Daniel Johan.
Baca juga:
Polda Metro Jaya Bantu KKP Lakukan Penyidikan Pagar Laut, Ditpolairud Lalukan Patroli
Daniel Johan memastikan Komisi IV DPR akan segera memanggil dan mengkonfirmasi Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono terkait adanya pagar laut tersebut.
“Tentu ini kita segera panggil dan tanyakan dalam rapat kerja dengan MenKKP dalam waktu dekat,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Hari Tani Nasional, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Harus Siapkan Peta Jalan Pertanian Indonesia
Tanggul Beton di laut Cilincing Diklaim Buat Proyek Pelabuhan Bukan Seperti Proyek Pagar Laut
