Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Cederai Semangat Antikorupsi, Pembelokan Sejarah Reformasi

MERAHPUTIH.COM - MANTAN Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Kedua RI Soeharto berpotensi menjadi kemunduran moral dan politik dalam sejarah reformasi Indonesia. Ia menegaskan keputusan itu mencederai semangat antikorupsi yang menjadi fondasi utama tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998.

Pasalnya, Soeharto diturunkan karena persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela. Dari sudut pandang kampanye antikorupsi, pemberian gelar ini berpotensi menjadi problem mendasar setelah reformasi.
?
"Tokoh yang diturunkan karena isu korupsi kini justru mendapatkan tempat terhormat sebagai pahlawan nasional yang disejajarkan dengan tokoh seperti Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai simbol integritas,” ujar Praswad dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/11).
?
Menurut Praswad, langkah pemerintah tersebut bukan hanya menimbulkan kontroversi, melainkan juga berpotensi menimbulkan pembelokan sejarah secara terang-terangan. Ia menilai penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap perjalanan bangsa dalam melawan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. “Ini bukan preseden yang baik. Jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi bentuk pembelokan sejarah yang dilakukan secara nyata,” tegasnya.
?

Baca juga:

SBY & Jokowi Berkuasa Tak Dikabulkan, Keluarga Cendana Bersyukur Akhirnya Prabowo Angkat Soeharto Pahlawan Nasional

Lebih lanjut, Praswad mengingatkan pemerintah seharusnya menahan diri dari kebijakan yang berpotensi memicu perpecahan dan menurunkan kepercayaan publik. Ia menilai ada kecenderungan sebagian pihak di lingkar kekuasaan mengambil langkah politik semata demi menyenangkan Presiden, tanpa mempertimbangkan risiko sosial dan moral di masyarakat.
?
“Pemerintah harusnya menahan diri dari kebijakan yang kontroversial. Tindakan para oknum di pemerintahan yang berupaya menyenangkan Presiden tanpa mempertimbangkan risiko kekecewaan publik justru berpotensi melahirkan kebijakan yang koruptif dan tidak partisipatif,” ujarnya.
?
Ia menyeru kepada pemerintah agar belajar dari sejarah reformasi yang lahir dari penolakan publik terhadap KKN dan praktik kekuasaan yang tidak transparan. Penolakan massif terhadap gagasan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, kata Praswad, merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih memegang nilai-nilai keadilan dan integritas yang diperjuangkan sejak reformasi.
?
“Harusnya pemerintah belajar dari sejarah dan membaca penolakan yang sedemikian massif terhadap pemberian tanda jasa pahlawan nasional bagi Soeharto. Ini bukan hanya soal gelar, melainkan soal menghormati nilai yang menjadi dasar lahirnya reformasi: kejujuran, tanggung jawab, dan antikorupsi,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Ayahnya Jadi Pahlawan Nasional, Tutut Soeharto: Sekarang Rakyat Makin Pintar