Pembentukan Pansus Cawagub Alot, PKS: Bisa Selesai setelah Pilpres

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 03 April 2019
Pembentukan Pansus Cawagub Alot, PKS: Bisa Selesai setelah Pilpres

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurahman Suhaimi mengakui bila pemilihan calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno terkendala Pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Sebab melihat dinamika pembentukan Pansus di DPRD DKI Jakarta masih jalan ditempat. Pansus ini sudah diwacanakan sejak awal Februari 2019 lalu. Namun baru 3 dari 9 fraksi yang mengajukan nama perwakilan anggota Pansus.

Suhaimi
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurahman Suhaimi. Foto: PKS Jakarta

Suhaimi pesismis bila pemilihan calon DKI II pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Ia pun menduga pemilihan Wagub Jakarta itu bisa dilaksanakan setelah pemilihan Presiden (Pemilu).

"Bisa selesai Pilpres," kata Suhaimi saat dihubungi Rabu (3/4).

Namun Ketua Komisi C DPRD DKI ini mengaku saat ini memang rekan sejawatnya di parlemen kebin sirih tengah sibuk mengurusi Pemilu.

"Kembali pada masing - masing fraksi. Mungkin ini karena pada sibuk urus kampanye , pada ke dapil kemungkinan," tuturnya.

Bila pemilhan cawagub dilaksanakan usai Pemilu maka kursi di DPRD DKI akan diisi oleh anggota-angota baru yang terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg)

Menanggapi hal itu, Suhaimi menuturkan tak berpengaruh terhadap pemilihan cawagub sebab anggota baru tidak langsung dilantik saat mereka terpilih nanti.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Foto:http://jakarta.pks.id

"Mudah-mudahan abis 17 april kan orang sudah enggak ada kesibukan politik kan. Tinggal mudah - mudahan fokus di pansus. Kita berharap begitu sehingga di bulan April tgl 17 masih ada dua pekan seharusnya itu busa selesai," pungkasnya. (Asp)

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pansus DPRD DKI #Komisi C DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan