Pembentukan Pansus Cawagub Alot, PKS: Bisa Selesai setelah Pilpres
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurahman Suhaimi mengakui bila pemilihan calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno terkendala Pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Sebab melihat dinamika pembentukan Pansus di DPRD DKI Jakarta masih jalan ditempat. Pansus ini sudah diwacanakan sejak awal Februari 2019 lalu. Namun baru 3 dari 9 fraksi yang mengajukan nama perwakilan anggota Pansus.
Suhaimi pesismis bila pemilihan calon DKI II pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Ia pun menduga pemilihan Wagub Jakarta itu bisa dilaksanakan setelah pemilihan Presiden (Pemilu).
"Bisa selesai Pilpres," kata Suhaimi saat dihubungi Rabu (3/4).
Namun Ketua Komisi C DPRD DKI ini mengaku saat ini memang rekan sejawatnya di parlemen kebin sirih tengah sibuk mengurusi Pemilu.
"Kembali pada masing - masing fraksi. Mungkin ini karena pada sibuk urus kampanye , pada ke dapil kemungkinan," tuturnya.
Bila pemilhan cawagub dilaksanakan usai Pemilu maka kursi di DPRD DKI akan diisi oleh anggota-angota baru yang terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg)
Menanggapi hal itu, Suhaimi menuturkan tak berpengaruh terhadap pemilihan cawagub sebab anggota baru tidak langsung dilantik saat mereka terpilih nanti.
"Mudah-mudahan abis 17 april kan orang sudah enggak ada kesibukan politik kan. Tinggal mudah - mudahan fokus di pansus. Kita berharap begitu sehingga di bulan April tgl 17 masih ada dua pekan seharusnya itu busa selesai," pungkasnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi