Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Ramai diperbincangkan sebagai ketua dan pelatih influencer pendukung pemerintah, Herman Josis Mokalu atau Yosi "Project Pop" akhirnya buka suara terkait tudingan tersebut. Informasi awal Yossi sebagai influencer pemerintah dikemukakan Staf Ahli Kemenkominfo Henri Subiakto dalam sebuah program televisi.
Yosi mengakui, jika ia menjadi pentolan atau Ketua Siberkreasi, lembaga yang diklaimnya sebagai gerakan nasional literasi digital kepada masyarakat seluruh Indonesia.
Ia menegaskan, jika pernyataan Prof Henri adalah influencer yang dicetak oleh sebuah program kelas digital namanya School of Influencer.
Baca Juga:
Kala Pesohor Jadi Pendengung RUU Cipta Kerja
"Sebenarnya Prof. Henri mau menjawab dari situ, tapi ya bungkusan judul clickbait dan beberapa media abal-abal memperuncing semua suasananya," kata Yosi Mokalu dikutif dari Antara.
School of Influencer, kata ia, ada dari 2018 dengan fokus menyasar daerah yang banyak konten kreator lokal atau orang yang mau jadi konten kreator, yang masih mempertanyakan skill digital. Lembaganya pun tersebut diklaim sangat terbuka.
Personel grup musik Project Pop itu membantah, program tersebut mengarahkan masyarakat menjadi influencer pro pemerintah.
"Sebenarnya dari dua sisi itu sudah menjelaskan kalau misalnya orang-orang ini mau beragenda apa. Mengkritisi pemerintah sih saya setuju enggak masalah, dalam hal ini kan pemerintah harus selalu dijaga kerjanya," tegas dia.
Terkait anggaran pelatihan influencer yang mencapai Rp90 miliar, Yosi membatahnya. Sebab anggaran yang diberikan selama menjalankan program Siberkreasi tak sebesar itu.
"Itu boro-boro Rp90 M. Kita untuk 14 kegiatan di lima kota itu budgetnya Rp1,6 M. That's it. Terus para pekerja di Siberkreasi tidak ada yang digaji. Ada kan yang bilang harus kerahkan KPK untuk periksa rekening saya, ya silahkan. Paling saya malu dikit karena ada kasbon juga sama manajer sekali-kali," kata Yosi Mokalu. (*)
Baca Juga:
Rp90,45 Miliar Duit Rakyat Buat Buzzer
