Menjadi pedagang kaki lima sudah tak bisa lagi diharapkan. Bahkan, kondisi pedagang kaki lima di Indonesia sudah sangat memprihatinkan akibat dari perkembangan dan pembangunan kota.
"Pedagang kaki lima itu sekarang sudah susah. Ada pembangunan kota, kita digusur. Tapi enggak ada penyelesaian sesudahnya," ujar Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Ali Mashun dalam acara bedah buku yang berjudul "Revolusi Kaki Lima" di gedung Gema Unesa, Surabaya, Selasa (30/5).
Dijelaskannya, perkembangan pembangunan kota yang begitu melesat, sudah tak lagi dirasakan dampak positifnya bagi pedagang kaki lima. Pemerintah lebih terkesan mementingkan bisnis besar daripada bisnis kecil-kecilan bagi pedagang.
Setelah melakukan penggusuran, pedagang kaki lima susah untuk mencari tempat berjualan. Akibatnya, pedagang tak lagi bisa berjualan.
"Alih profesi atau alih tempat ke toko sudah enggak mungkin. Selain biayanya besar, juga tak punya pengalaman," lanjutnya.
Oleh sebab itu, lanjut Ali, pemerintah harus mulai memikirkan kondisi pedagang kaki lima. Paling tidak, bisa memberikan lahan permanen yang dikelola pemerintah, agar tidak dijual belikan oleh pedagang.
Sama halnya dengan Rektor Universitas Negeri Surabaya Warsono. Di tempat yang sama, Warsono mengatakan, sudah saatnya pemerintah hadir untuk memberikan pelatihan kreatifitas bagi para pedagang kaki lama.
Sebab, menurut Warsono, seringkali kreatifitas merupakan kendala utama bagi para pedagang kaki lima untuk mengembangkan sektor dagang mereka.
"Padahal, ketika bicara tentang dagang atau bisnis, seharusnya mampu melindungi seluruh pemodal. Baik pemodal dengan level teratas, maupun pedagang kaki lima yang berada di level terbawah," kata Warsono.
Berita ini merupakan laporan dari Budi Lentera, kontributor merahputih.com untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Baca juga berita terkait lainnya: Selama Ramadan, Kota Garut Dipadati PKL