Pembakaran Bendera PDIP, Pagar Nusa: Jangan Impor Konflik Timur Tengah ke Indonesia

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 30 Juni 2020
Pembakaran Bendera PDIP, Pagar Nusa: Jangan Impor Konflik Timur Tengah ke Indonesia

Ilustrasi - Sejumlah bendera PDI Perjuangan yang terpasang di beberapa titik jalan. (ANTARA/Fiqih Arfani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum PP Pagar Nusa Nahdatul Ulama (NU), M.Nabiel Haroen, menanggapi demonstrasi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang berujung pada pembakaran bendera PDI Perjuangan (PDIP). Dia meminta agar pihak-pihak tertentu tak berusaha mengimpor gerakan konflik Timur Tengah ke Indonesia.

Nabiel Haroen mengingatkan, jangan sampai ada kelompok yang berupaya memecah belah bangsa dan mengadu domba umat Islam dengan kelompok nasionalis. Bendera itu simbol kehormatan dan jati diri.

"Saya yakin orang-orang yang melakukan aksi provokasi itulah yang membawa bendera PKI dan membakarnya bersama bendera PDI Perjuangan itulah yang memiliki aksi tersembunyi. Pihak kepolisian harus berani menangkap para provokator tersebut," kata Nabiel Haroen, Senin (29/6).

Baca Juga:

DPR Klaim Polisi Kantongi Identitas Pembakar Bendera PDIP

Dia melanjutkan, Nahdliyyin dan kelompok Soekarnois itu saudara. Keduanya sama-sama berjuang mendirikan Republik Indonesia. Karena itulah mengapa Bung Karno sangat dekat dengan NU, demikian halnya dengan PDIP. Bung Karno juga mendapat pengukuhan dari NU sebagai waliyyul amri ad-dharuri bis-syaukah, yakni pemimpin negara di masa transisi yang punya legitimasi untuk memimpin bangsa.

Dilanjutkannya, Bung Karno juga dikukuhkan sebagai Pahlawan Islam melalui Konferensi Islam Asia Afrika pada 6-14 Maret 1965 di Bandung. Tanpa dukungan Bung Karno, tidak akan ditemukan makam Imam Buchori di kawasan Uzbekistan, yang saat itu berada di wilaya Soviet yang dipimpin Nikita Krushchev. Bung Karno banyak membantu kemerdekaan bangsa Islam seperti Aljazair, Palestina, dan kemudian juga pembela kemerdekaan Pakistan.

"Jadi jangan sampai ada yang memutar balikkan sejarah. Kalau mereka terus memecah belah bangsa, mereka melawan demokrasi dan konsesus kebangsaan, harus ada tindakan tegas melawan itu," kata Nabiel, yang juga Anggota Komisi IX DPR itu.

Pendemo RUU HIP memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Pendemo RUU HIP memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Dia juga menyinggung soal adanya upaya yang mencoba mengimpor konflik di Timur Tengah ke Indonesia. Nabiel menyebutkan HTI telah dibubarkan di banyak negara, termasuk mayoritas negara Islam. Di belakang HTI, ada kepentingan asing yang menyamar menggunakan agama.

"Jangan sampai mengimpor konflik Timur Tengah ke Indonesia. Ada sekelompok orang yang meniru cara-cara devide at impera," tegas Nabiel Haroen.

"Jadi yang harus kita lawan intrik politik dari HTI. Waspadai partai dan kelompok tertentu yang menggunakan narasi, simbol dan manuver intrik politik dari HTI," tambahnya.

Baca Juga:

PDIP: Jangan Coba-coba Menguji Kesabaran Revolusioner Kami!

Menurutnya, komitmen kebangsaan kelompok Soekarnois dan PDIP telah menunjukkan komitmennya bersama Nahdlatul Ulama, terbukti dengan gerakan bersama Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang berasal dari NU. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga sangat membela Palestina dan menolak keras aksi unilateral Amerika Serikat terhadap Irak.

"Kita harus melihat catatan sejarah bangsa ini secara komprehensif," pungkasnya. (Pon)

#PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan