Frans Tuding Pemakaian Gelar Doktor Inisiatif Stafnya

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 28 Mei 2015
Frans Tuding Pemakaian Gelar Doktor Inisiatif Stafnya

Mantan staf administrasi Frans Agung Mulia, Denty Noviani Sari (wm)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Nasional-Anggota Komisi II DPR RI, Frans Agung Mula Putra membantah semua tuduhan mantan stafnya, Denty Noviany Sari. Menurutnya, pemalsuan ada dua bentuk, formil dan materiil.

Secara formil, Frans mengaku tidak melakukan pemalsuan. Sebab, saat ini memang dirinya tengah menyelesaikan kuliah Strata 3 (S3) di Universitas Satyagama.

"Dan tinggal tiga tahapan lagi," ujar politisi Partai Hanura, Frans di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/5).

Secara materiil, pihaknya tidak pernah membuat ijazah atau memalsukan Ijazah dari lembaga pendidikan yang resmi. Ia juga mengaku tidak pernah mengunakan gelar Doktor untuk kepentingan ketatanegaraan atau formal institusi DPR RI.

Kemudian, lanjut Frans, lembaga pendidikan tempatnya belajar saat ini sudah mendapatkan Akreditasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Frans juga merasa tidak pernah merugikan orang lain.

"Itu merupakan inisiatif mantan staf saya. Karena mereka yang buat kartu nama tersebut," tandasya.

Frans mengungkapkan, permasalahan ini merupakan buntut dari tindakan Denty dan rekannya Akbar Rizal yang telah memalsukan tanda tangannya terkait pemberkasan Surat Pernyataan, sebagai syarat untuk menjadi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi anggota DPR RI.

Frans menuturkan, pada saat itu Rizal terpaksa memalsukan tanda tangan Frans karena batas waktu pengumpulan berkas untuk menjadi staf anggota DPR sudah mendekati batas waktu yang ditetapkan, sedangkan Frans masih di luar kota. Akbar juga telah mengakui perbuatannya tersebut.

"Akbar Rizal, memalsukan tanda tangan saya tersebut, dalam rangka pencairan rapel gaji selama tiga bulan," ungkap Frans.

Tindakan Rizal tersebut, kata Frans, sangat fatal bagi seorang staf. Menurutnya, ia bisa menuntut balik secara hukum, karena terlalu berani memalsukan tanda tangannya dan tanpa mempertimbangkan resiko hukum. (Mad)

Baca Juga:

Saksi Ijazah Palsu Bawa Bukti Amplop Cokelat

Benny K Harman: Pembersihan Ijazah Palsu Harus Dimulai dari DPR

Wagub Djarot: Ijazah Palsu Menunjukkan Masyarakat Gila Gelar

 

#DPR #Ijazah Palsu #Politikus Hanura #Frans Agung Mula Putra #Denty Noviani Sari
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Bagikan