Peluang Menang Tinggi Jadi Alasan Prabowo Tolak Dampingi Ganjar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 23 April 2023
Peluang Menang Tinggi Jadi Alasan Prabowo Tolak Dampingi Ganjar

Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar . (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Prabowo Subianto uasi Ganjar Pranowo jadi Capres PDIP.

Dalam pertemuan tersebut, dikabarkan Jokowi menawarkan Prabowo untuk menjadi pendamping Ganjar.

Baca Juga:

Selesai Temui Jokowi 1 Jam Lebih, Prabowo Tolak Tawaran Jadi Cawapres Ganjar

Namun, Partai Gerindra tetap ngotot mengajukan Prabowo Subianto sebagai Capres mereka di Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjelaskan ,Prabowo menolak tawaran Cawapres karena secara organisasi sudah menetapkan sang Ketua Umum itu sebagai capres 2024.

"Dan kita lihat peluang Pak Prabowo ini sangat tinggi, sangat besar mendapatkan dukungan dari rakyat dalam situasi dan kondisi sekarang," ujar Fadli Zon saat ditemui di Jakarta, Minggu (23/4).

Apalagi, kata Fadli Zon, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin seperti Prabowo. Pasalnya, Prabowo merupakan jalan tengah antara kelompok kanan dan kiri di Indonesia.

"Sebagai jalan tengah ya saya kira mempunyai peluang sangat besar untuk mendapatkan dukungan dari rakyat," terang mantan Wakil Ketua DPR ini.

Hanya saja, kata Fadli Zon, politik masih dinamis sehingga segala kemungkinan bisa terjadi ke depannya, termasuk munculnya pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

Meskipun Gerindra sudah memutuskan Prabowo Subianto capres 2024, segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk nama-nama yang bakal menjadi cawapres Prabowo.

"Mungkin ini belum bisa kita putuskan atau finalkan dalam waktu dekat dinamika itu sampai nanti ada pencalonan yang resmi kepada KPU," kata anggota Komisi 1 DPR ini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan sejumlah nama yang cocok sebagai cawapres Ganjar.

Diantaranya Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Knu)

Baca Juga:

Disebut Jokowi Masuk Bursa Cawapres Pendamping Ganjar, Prabowo Terbang ke Solo

#Pemilu #Pilpres #Pemilu 2024 #Capres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Bagikan