Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Peluang Menang Tinggi Jadi Alasan Prabowo Tolak Dampingi Ganjar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 23 April 2023
Peluang Menang Tinggi Jadi Alasan Prabowo Tolak Dampingi Ganjar

Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar . (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Prabowo Subianto uasi Ganjar Pranowo jadi Capres PDIP.

Dalam pertemuan tersebut, dikabarkan Jokowi menawarkan Prabowo untuk menjadi pendamping Ganjar.

Baca Juga:

Selesai Temui Jokowi 1 Jam Lebih, Prabowo Tolak Tawaran Jadi Cawapres Ganjar

Namun, Partai Gerindra tetap ngotot mengajukan Prabowo Subianto sebagai Capres mereka di Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjelaskan ,Prabowo menolak tawaran Cawapres karena secara organisasi sudah menetapkan sang Ketua Umum itu sebagai capres 2024.

"Dan kita lihat peluang Pak Prabowo ini sangat tinggi, sangat besar mendapatkan dukungan dari rakyat dalam situasi dan kondisi sekarang," ujar Fadli Zon saat ditemui di Jakarta, Minggu (23/4).

Apalagi, kata Fadli Zon, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin seperti Prabowo. Pasalnya, Prabowo merupakan jalan tengah antara kelompok kanan dan kiri di Indonesia.

"Sebagai jalan tengah ya saya kira mempunyai peluang sangat besar untuk mendapatkan dukungan dari rakyat," terang mantan Wakil Ketua DPR ini.

Hanya saja, kata Fadli Zon, politik masih dinamis sehingga segala kemungkinan bisa terjadi ke depannya, termasuk munculnya pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

Meskipun Gerindra sudah memutuskan Prabowo Subianto capres 2024, segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk nama-nama yang bakal menjadi cawapres Prabowo.

"Mungkin ini belum bisa kita putuskan atau finalkan dalam waktu dekat dinamika itu sampai nanti ada pencalonan yang resmi kepada KPU," kata anggota Komisi 1 DPR ini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan sejumlah nama yang cocok sebagai cawapres Ganjar.

Diantaranya Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Knu)

Baca Juga:

Disebut Jokowi Masuk Bursa Cawapres Pendamping Ganjar, Prabowo Terbang ke Solo

#Pemilu #Pilpres #Pemilu 2024 #Capres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan