Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Aparat kepolisian telah melarang masuk para pembicara dalam kegiatan seminar 'Pengungkapan Kebenaran 1965/1966' dan partisipan lainnya ke gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat. Pasalnya, kegiatan seminar tersebut ilegal, tidak pemberitahuan oleh panitia dan tidak memiliki izin.
Menanggapi hal tersebut, Amnesty Internasional Indonesia menyebut pelarangan seminar tersebut memperpanjang daftar pemberangusan kegiatan-kegiatan untuk pengungkapan kebenaran peristiwa 1965/1966.
Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan, pelarangan itu juga telah keliru atas Undang-undang yang secara jelas menjamin kemerdekaan warga untuk berkumpul dan berpendapat secara damai.
"Ini jelas bertentangan dengan komitmen-komitmen Presiden Joko Widodo yang menyatakan ingin melepaskan generasi muda Indonesia dari beban sejarah dengan mendukung upaya pengungkapan kebenaran atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM serius di masa lalu," kata Usman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (16/9).
Untuk itu, Ia berharap kepada Presiden Jokowi untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dimasa lalu.
"Presiden Jokowi harus bisa mendengar suara rakyat untuk bisa menyelasaikan kasus pelanggaran HAM berat dimasa lampau," tandasnya. (Asp)
Baca juga berita terkalit pengungkapan peristiea 1965 di: Forum 65: TAP MPRS Pembubaran PKI Harus Diperiksa Kembali
