Pelajar Rusuh Tak Paham Arti Omnibus Law, Kartu KJP Bakal Dicabut

Merahputih.com - Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta guna memberi sanksi pada para pelajar yang ikut merusuh dalam demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Salah satu opsinya adalah mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga memasukan pelajar ke daftar hitam ketika mengurus SKCK.

"Kami akan koordinasi dan kami akan berikan efek jera kepada mereka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/10).

Baca Juga

Polisi Kirim Pendemo yang Reaktif COVID-19 ke Wisma Atlet

Sebanyak 80 persen orang yang diamankan polisi masih berstatus pelajar. Dari hasil pemeriksaan, hampir semua orangtua tidak tahu anaknya ikut aksi ini. Polisi minta orangtua bisa meningkat pengawasannya.

Orangtua dan Disdik dinilai berperan penting dalam membentuk karakter anak.

"Kami sudah sampaikan orangtuanya harus datang, biar tahu, biar sama-sama kita mengawasi anak-anak kita ini. Setiap kali ditanya orangtuanya rata-rata mengatakan tidak tahu anaknya melakukan seperti ini," ujar dia.

Polisi mengaku miris melihat para pelajar ini anarkis. Beberapa pelajar yang mengikuti aksi dirasa berprilaku di luar batas. Sebagian pelajar yang mengikuti aksi malah merusak sejumlah fasilitas umum.

Baca Juga

Alasan Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Mobil Ambulance saat Demo UU Ciptaker

Para pelajar juga tidak paham maksud dari unjuk rasa yang mereka ikuti.

"Ditanya masalah Undang-Undang Cipta kerja pun tidak satu pun mereka yang mengerti. Kalau kami lihat di lapangan mereka seperti garang sekali. Melempar (batu ke) petugas, merusak fasilitas umum, seperti tidak ada takutnya," ungkap dia. (Knu)