Pekerja Hiburan Malam Demo Minta PSBB Dicabut, Ketua DPRD DKI: Manusiawi Lah


Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menanggapi santai aksi unjuk rasa sejumlah pekerja hiburan malam yang meminta mencabut PSBB hingga mendesak DPRD membuat hak angket.
Menurutnya, hal manusiawi jika para pekerja hiburan malam gelar demonstrasi menuntut pencabutan PSBB di ibu. Pasalnya selama PSBB mereka tak mendapatkan penghasilan dikarenakan diskotek ditutup sementara oleh pemerintah.
"Perasaannya kan gak bekerja. Manusiawi lah," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
Baca Juga
Anggota DPR Ini Minta Swab Tes Hingga Vaksin COVID-19 Digratiskan Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Prasetyo pun meminta, bila nantinya tempat hiburan malam dibuka para pekerja dan pengunjung bisa mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
"Kita mengimbau kepada teman-teman tempat hiburan malam moga-moga ini bisa kembali pulih, apapun harus menjaga protokol kesehatan," tuturnya.
Meski demikian, Politikus PDI Perjuangan ini bilang, Pemprov DKI harus ditimbang dan dipikirkan secara matang bila tempat hiburan kembali dibuka nantinya, sebab kasus corona terus melonjak.
Prasetyo pun memberikan contoh seperti kasus mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), Jakarta Selatan. Sebanyak ratusan mahsiswa terpapar virus corona.
Ini menurut dia, harus menjadi pertimbangan Pemda DKI jika membuka tempat hiburan malam.
"200 sekian (mahasiswa PTIQ) itu juga jadi satu percontohan apakah bisa tempat hiburan bergerak, itu aja yang sekolah jaga jarak masih kena," ungkap dia.
Sebelumnya diberitakan, puluhan orang yang tergabung dalam Srikandi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Srikandi Pekat IB) menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin (5/10) siang.
Mereka yang hadir dari kalangan pekerja seni baik dangdut dan hiburan malam, pedagang kaki lima (PKL) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Baca Juga
Cari Pengganti Saefullah, Pemprov DKI Lelang Jabatan Sekretaris Daerah
Tuntutan mereka itu meminta Pemprov DKI untuk mencabut PSBB ketat dan kembali ke new normal. Dengan adanya PSBB ini, penghasilan mereka berkurang sehingga perekonomian melemah. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
