Pekerja Hiburan Malam Demo Minta PSBB Dicabut, Ketua DPRD DKI: Manusiawi Lah

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 07 Oktober 2020
Pekerja Hiburan Malam Demo Minta PSBB Dicabut, Ketua DPRD DKI: Manusiawi Lah

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menanggapi santai aksi unjuk rasa sejumlah pekerja hiburan malam yang meminta mencabut PSBB hingga mendesak DPRD membuat hak angket.

Menurutnya, hal manusiawi jika para pekerja hiburan malam gelar demonstrasi menuntut pencabutan PSBB di ibu. Pasalnya selama PSBB mereka tak mendapatkan penghasilan dikarenakan diskotek ditutup sementara oleh pemerintah.

"Perasaannya kan gak bekerja. Manusiawi lah," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Baca Juga

Anggota DPR Ini Minta Swab Tes Hingga Vaksin COVID-19 Digratiskan Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Prasetyo pun meminta, bila nantinya tempat hiburan malam dibuka para pekerja dan pengunjung bisa mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Kita mengimbau kepada teman-teman tempat hiburan malam moga-moga ini bisa kembali pulih, apapun harus menjaga protokol kesehatan," tuturnya.

Meski demikian, Politikus PDI Perjuangan ini bilang, Pemprov DKI harus ditimbang dan dipikirkan secara matang bila tempat hiburan kembali dibuka nantinya, sebab kasus corona terus melonjak.

Prasetyo pun memberikan contoh seperti kasus mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), Jakarta Selatan. Sebanyak ratusan mahsiswa terpapar virus corona.

Ini menurut dia, harus menjadi pertimbangan Pemda DKI jika membuka tempat hiburan malam.

"200 sekian (mahasiswa PTIQ) itu juga jadi satu percontohan apakah bisa tempat hiburan bergerak, itu aja yang sekolah jaga jarak masih kena," ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, puluhan orang yang tergabung dalam Srikandi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Srikandi Pekat IB) menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin (5/10) siang.

Mereka yang hadir dari kalangan pekerja seni baik dangdut dan hiburan malam, pedagang kaki lima (PKL) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Baca Juga

Cari Pengganti Saefullah, Pemprov DKI Lelang Jabatan Sekretaris Daerah

Tuntutan mereka itu meminta Pemprov DKI untuk mencabut PSBB ketat dan kembali ke new normal. Dengan adanya PSBB ini, penghasilan mereka berkurang sehingga perekonomian melemah. (Asp)

#PSBB #Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan