Pekerja Hiburan Malam Demo Minta PSBB Dicabut, Ketua DPRD DKI: Manusiawi Lah

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 07 Oktober 2020
Pekerja Hiburan Malam Demo Minta PSBB Dicabut, Ketua DPRD DKI: Manusiawi Lah

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menanggapi santai aksi unjuk rasa sejumlah pekerja hiburan malam yang meminta mencabut PSBB hingga mendesak DPRD membuat hak angket.

Menurutnya, hal manusiawi jika para pekerja hiburan malam gelar demonstrasi menuntut pencabutan PSBB di ibu. Pasalnya selama PSBB mereka tak mendapatkan penghasilan dikarenakan diskotek ditutup sementara oleh pemerintah.

"Perasaannya kan gak bekerja. Manusiawi lah," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Baca Juga

Anggota DPR Ini Minta Swab Tes Hingga Vaksin COVID-19 Digratiskan Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Prasetyo pun meminta, bila nantinya tempat hiburan malam dibuka para pekerja dan pengunjung bisa mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Kita mengimbau kepada teman-teman tempat hiburan malam moga-moga ini bisa kembali pulih, apapun harus menjaga protokol kesehatan," tuturnya.

Meski demikian, Politikus PDI Perjuangan ini bilang, Pemprov DKI harus ditimbang dan dipikirkan secara matang bila tempat hiburan kembali dibuka nantinya, sebab kasus corona terus melonjak.

Prasetyo pun memberikan contoh seperti kasus mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), Jakarta Selatan. Sebanyak ratusan mahsiswa terpapar virus corona.

Ini menurut dia, harus menjadi pertimbangan Pemda DKI jika membuka tempat hiburan malam.

"200 sekian (mahasiswa PTIQ) itu juga jadi satu percontohan apakah bisa tempat hiburan bergerak, itu aja yang sekolah jaga jarak masih kena," ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, puluhan orang yang tergabung dalam Srikandi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Srikandi Pekat IB) menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin (5/10) siang.

Mereka yang hadir dari kalangan pekerja seni baik dangdut dan hiburan malam, pedagang kaki lima (PKL) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Baca Juga

Cari Pengganti Saefullah, Pemprov DKI Lelang Jabatan Sekretaris Daerah

Tuntutan mereka itu meminta Pemprov DKI untuk mencabut PSBB ketat dan kembali ke new normal. Dengan adanya PSBB ini, penghasilan mereka berkurang sehingga perekonomian melemah. (Asp)

#PSBB #Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan