Pekerja Hiburan Malam Demo Minta PSBB Dicabut, Ketua DPRD DKI: Manusiawi Lah
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menanggapi santai aksi unjuk rasa sejumlah pekerja hiburan malam yang meminta mencabut PSBB hingga mendesak DPRD membuat hak angket.
Menurutnya, hal manusiawi jika para pekerja hiburan malam gelar demonstrasi menuntut pencabutan PSBB di ibu. Pasalnya selama PSBB mereka tak mendapatkan penghasilan dikarenakan diskotek ditutup sementara oleh pemerintah.
"Perasaannya kan gak bekerja. Manusiawi lah," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
Baca Juga
Anggota DPR Ini Minta Swab Tes Hingga Vaksin COVID-19 Digratiskan Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Prasetyo pun meminta, bila nantinya tempat hiburan malam dibuka para pekerja dan pengunjung bisa mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
"Kita mengimbau kepada teman-teman tempat hiburan malam moga-moga ini bisa kembali pulih, apapun harus menjaga protokol kesehatan," tuturnya.
Meski demikian, Politikus PDI Perjuangan ini bilang, Pemprov DKI harus ditimbang dan dipikirkan secara matang bila tempat hiburan kembali dibuka nantinya, sebab kasus corona terus melonjak.
Prasetyo pun memberikan contoh seperti kasus mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), Jakarta Selatan. Sebanyak ratusan mahsiswa terpapar virus corona.
Ini menurut dia, harus menjadi pertimbangan Pemda DKI jika membuka tempat hiburan malam.
"200 sekian (mahasiswa PTIQ) itu juga jadi satu percontohan apakah bisa tempat hiburan bergerak, itu aja yang sekolah jaga jarak masih kena," ungkap dia.
Sebelumnya diberitakan, puluhan orang yang tergabung dalam Srikandi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Srikandi Pekat IB) menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin (5/10) siang.
Mereka yang hadir dari kalangan pekerja seni baik dangdut dan hiburan malam, pedagang kaki lima (PKL) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Baca Juga
Cari Pengganti Saefullah, Pemprov DKI Lelang Jabatan Sekretaris Daerah
Tuntutan mereka itu meminta Pemprov DKI untuk mencabut PSBB ketat dan kembali ke new normal. Dengan adanya PSBB ini, penghasilan mereka berkurang sehingga perekonomian melemah. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?