Pekan Depan, Pengganti Wali Kota Jakarta Pusat Dites DPRD

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 04 Desember 2020
Pekan Depan, Pengganti Wali Kota Jakarta Pusat Dites DPRD

Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/Ricky Prayoga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta mengagendakan fit and proper test calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, Selasa (8/12) pekan depan.

Dhani Sukma bakal menggantikan Bayu Meghantara yang dicopot akibat kerumuman Petamburan.

Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan akan berlangsung di lantai 10 DPRD ruang Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Baca Juga:

Polisi Bubarkan Kerumunan Warga di Jakarta Pusat

"Hari Selasa mulai pukul 13.00 (WIB) di lantai 10 gedung DPRD," ujar anggota Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono, Jumat (4/12).

Tak cuma Komisi A, kata Mujiono, pihak yang terlibat dalam uji kepatutan dan kelayakan Dhany Sukma. Ada pimpinan Komisi A, bersama Ketua DPRD, dan empat Wakil Ketua DPRD DKI.

Mantan Wali Kota Jakpu Bayu Maghantara (kanan) saat Gerebek Lumpur. (Foto: MP/Istimewa)
Mantan Wali Kota Jakpua Bayu Maghantara (kanan) saat Gerebek Lumpur. Bayu dicopot akibat kerumunan di Petamburan beberapa waktu lalu. (Foto: MP/Istimewa)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyodorkan Dhany Sukma sebagai Wali Kota Jakarta Pusat menggantikan Bayu Meghantara yang didepak akibat kerumunan Petamburan.

Baca Juga:

Jakarta Pusat Siagakan Pompa Mobile untuk Sedot Air Seribu Liter Per Menit

Surat Pengajuan Dhany ke DPRD ditandatangani Anies pada tanggal 27 November 2020 dengan nomor 439/-071.821.

Dhany Sukma saat ini masih menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov DKI. Sebelumnya juga dia pernah menjabat Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI. (Asp)

Baca Juga:

Anies Sodorkan Dhany Sukma Jadi Calon Wali Kota Jakarta Pusat

#DPRD DKI Jakarta #Wali Kota Jakarta Pusat
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan