Pejabat Otoritas Bursa dan Keuangan Mundur, Ini Kata Pengamat

MerahPutih.com - Pada Jumat pagi (30/1), Direktur Utama BEI Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya.

Iman mengatakan pengunduran diri yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini.

Selanjutnya pada Jumat malam, Ketua DK OJK Mahendra Siregar bersama dua petinggi bidang pasar modal mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya.

Mereka antara lain Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi; serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I.B. Aditya Jayaantara.

Baca juga:

Susul Dirut BEI, Mahendra Siregar dan Sejumlah Petinggi OJK Mengundurkan Diri

Namun, usai pengumuman pengunduran ketiga pejabat OJK, pengunduran diri dari jabatan juga diikuti oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai pengunduran diri sejumlah aktor penting pasar modal Indonesia merupakan dinamika pasar (market) yang wajar guna menjaga integritas, kompetensi dan kredibilitas kepemimpinan.

“Yang terpenting harus cepat mencari pengganti,” kata Nafan dihubungi di Jakarta, Jumat.

Ia menekankan bahwa figur pengganti diharapkan memiliki integritas, kompetensi, serta kredibilitas yang kuat di kalangan pelaku pasar. Kombinasi latar belakang global dan domestik dinilai dapat diapresiasi oleh pasar.

Selain itu, pelaku pasar juga menantikan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pimpinan baru, baik di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya terkait penerapan kebijakan yang pro-market.

Mengenai peran OJK, Nafan mengingatkan bahwa otoritas tetap harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap self regulatory organization (SRO) secara optimal, terutama di sektor pasar keuangan dan pasar modal.

Terkait rencana pertemuan otoritas pasar modal Indonesia dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (1/2), ia menekankan pentingnya kejelasan kepemimpinan.

Menurut dia, apabila belum ada penunjukan definitif, dapat dipertimbangkan penunjukan pimpinan sementara atau ad interim.

Nafan berharap pimpinan baru di BEI maupun jajaran OJK dapat merealisasikan kebijakan yang pro-market, termasuk komitmen untuk menaikkan batas minimal saham publik atau free float menjadi 15 persen.

Selain itu, agenda demutualisasi bursa juga diharapkan dapat dipercepat dan ditargetkan pada kuartal I 2026.

Ia menilai langkah tersebut berpotensi meningkatkan akuntabilitas bursa.

Nafan berharap kebijakan-kebijakan tersebut dapat mencegah penerapan interim freeze oleh MSCI terhadap indeks saham Indonesia.

"Serta menjaga posisi pasar modal Indonesia tetap berada dalam kategori MSCI Emerging Market, sesuai dengan harapan investor," katanya. (*)