Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tingkat kepatuhan para pejabat eksekutif dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Peneyelenggara Negara (LHKPN) masih rendah. Hal itu tercermin dari 260.460 pejabat eksekutif, baru sekitar 48.294, yang sudah lapor LHKPN 2018.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan sampai 25 Februari 2019 jumlah pejabat eksekutif yang belum melapor sebanyak 212.166, maka kepatuhan para eksekutif tersebut baru mencapai 18,54 persen.
"Sehingga kami (KPK) mengajak kembali agar pimpinan-pimpinan instansi segera mengintruksikan kepada para penyelenggara negara di jajarannya segera melaporkan laporan harta kekayaan peneyelenggara negara (LHKPN)," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (25/2).
Menurut Febri batas akhir pelaporan LHKPN ini 31 Maret 2019. Dia juga mengapresiasi kepada semua piahk yang telah melaporkan atau memperbarui LKHPN-nya ke KPK.
"Semoga ini bisa menjadi contoh untuk PN (penyelenggara negara) yang lain," imbuh Febri.
Febri juga mengungkapkan data pihak yudikatif yang telah melaporkan LHKPN 2018. Dari 23.855 yang wajib lapor, tercatat sudah sekitar 3.129 pejabat yudikatif yang melaporkan LKHPN. Maka nilai kepatuhan pejabat yudikatif baru 13,12 persen.
Sementara dari 27.855 petinggi BUMN dan BUMD di Indonesia, tercatat baru 5.387 pejabat yang sudah melaporkan LHKPN 2018.
"BUMN/BUMD yang belum sekitar 22.468. Maka tingkat kepatuhannya baru mencapai 19,34 persen," pungkas Febri.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Tanggapi Puisi Neno Warisman, Romahurmuziy: Bertobatlah dan Beragamalah dengan Sejuk
