PDIP Yogyakarta Beri Imbalan Rp2 Juta bagi Pelapor Money Politic

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 03 Desember 2015
PDIP Yogyakarta Beri Imbalan Rp2 Juta bagi Pelapor Money Politic

Ketua DPD PDIP Yogyakarta Bambang Praswanto. (Foto: Twitter/@bambangprasHp)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - PDI Perjuangan (PDIP) Yogyakarta mengadakan sayembara money politic dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 yang akan digelar 9 Desember. Bagi warga yang menemukan bukti adanya money politic atau politik uang, PDIP akan mengganjar imbalan sebesar Rp2 juta.

Hal itu disampaikan Ketua DPD PDIP Yogyakarta Bambang Praswanto saat ditemui merahputih.com di kantor DPD PDIP Yogyakarta, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Badran, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (3/12).

"Setiap kasus-kasus money politic yang dibuktikan dengan valid, kami beri penghargaan Rp2 juta. Untuk kader partai, untuk masyarakat luas. Untuk siapa pun. Kami anggap ini pahlawan-pahlawan money politic," paparnya dengan mengenakan pakaian seragam lengkap PDIP.

Bagi pelapor yang menemukan bukti valid diharapkan melapor ke pengurus PDIP setempat. Selanjutnya, pengurus akan memproses validasi bukti. Setelah dinyatakan valid, pelapor berhak menerima secara tunai imbalan Rp2 juta.

Bambang menjelaskan, upaya pemberian imbalan mampu menekan potensi money politic. Tak hanya itu, PDIP Yogyakarta juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Money Politic di seluruh wilayah pemilihan Provinsi DI Yogyakarta.

"Ada di semua anak ranting kami. Kami tegaskan juga, kader dan calon-calon kami anti money politic," imbuhnya. (fre)

 

BACA JUGA:

  1. PDIP Optimis Menangkan Pilkada di Yogyakarta
  2. Ribka Tjiptaning Pertanyakan Independensi PWI di Pilkada Tangsel
  3. Amankan Pilkada, Polda DIY Fungsikan Babinkamtibnas
  4. Pilkada Tangsel, PWI Dituding Dukung Calon Petahana
  5. BPS: Pilkada Serentak Tidak Pengaruhi Inflasi
#Liputan Khusus #Pelanggaran Pilkada Serentak #Pilkada Serentak 2015 #Politik Uang #Money Politic #DPD PDIP Yogyakarta #PDIP #Bambang Praswanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan