PDIP Yogyakarta Beri Imbalan Rp2 Juta bagi Pelapor Money Politic
Ketua DPD PDIP Yogyakarta Bambang Praswanto. (Foto: Twitter/@bambangprasHp)
MerahPutih Politik - PDI Perjuangan (PDIP) Yogyakarta mengadakan sayembara money politic dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 yang akan digelar 9 Desember. Bagi warga yang menemukan bukti adanya money politic atau politik uang, PDIP akan mengganjar imbalan sebesar Rp2 juta.
Hal itu disampaikan Ketua DPD PDIP Yogyakarta Bambang Praswanto saat ditemui merahputih.com di kantor DPD PDIP Yogyakarta, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Badran, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (3/12).
"Setiap kasus-kasus money politic yang dibuktikan dengan valid, kami beri penghargaan Rp2 juta. Untuk kader partai, untuk masyarakat luas. Untuk siapa pun. Kami anggap ini pahlawan-pahlawan money politic," paparnya dengan mengenakan pakaian seragam lengkap PDIP.
Bagi pelapor yang menemukan bukti valid diharapkan melapor ke pengurus PDIP setempat. Selanjutnya, pengurus akan memproses validasi bukti. Setelah dinyatakan valid, pelapor berhak menerima secara tunai imbalan Rp2 juta.
Bambang menjelaskan, upaya pemberian imbalan mampu menekan potensi money politic. Tak hanya itu, PDIP Yogyakarta juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Money Politic di seluruh wilayah pemilihan Provinsi DI Yogyakarta.
"Ada di semua anak ranting kami. Kami tegaskan juga, kader dan calon-calon kami anti money politic," imbuhnya. (fre)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah