PDIP Tak Tahu Ada Politik Uang dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 23 Januari 2020
PDIP Tak Tahu Ada Politik Uang dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengaku tak mengetahui adannya lobi politik untuk memenangkan salah satu calon wakil gubernur (cawagub) DKI melalui cara menyuap Dewan Parlemen Kebon Sirih.

Pernyataan itu dilontarkan Gembong menanggapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proses pemilihan wagub di DPRD DKI.

Baca Juga

PKS Minta KPK Turun Tangan Awasi Pemilihan Wagub DKI

Gembong meyakini seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu akan menolaknya bila ada politik uang dalam proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno.

"Ya (saya) tidak tahu (kalau ada politik uang), yang pasti fraksi PDIP tidak dilobi. Jika ditanya terkait hal tersebut saya tidak tahu," papar Gembong di Jakarta, Kamis (23/1).

Gembong
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono

Anggota Komisi A DPRD ini mendukung langkah PKS yang mengimbau KPK mengawasi proses pemilihan pendamping Gubernur Anies Baswedan.

Baca Juga

Ketua DPP PKS Paparkan Kelebihan Nurmansjah Lubis Jika Jabat Wagub DKI

"Saya kira itu langkah positif, agar semua bisa menentukan sikapnya tidak harus dilandasi dengan persoalan money politik, jadi begitu saja. Saya sepakat saja terkait hal tersebut," jelasnya.

Seperti diketahui, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan dua nama baru cawagub ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kedua cawagub baru itu adalah Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra. Mereka menggeser cawagub sebelumnya dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Baca Juga

Gerindra Ungkap Peluang Riza Patria Jadi Wagub DKI Lebih Besar

Setelah diterima, Anies pun mengklaim sudah menyerahkan surat usulan dua nama baru itu ke DPRD DKI. (Asp)

#Gembong Warsono #Wagub DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Upacara Hari Lahir Pancasila 2025 di Balai Kota, Wagub Jakarta Tegaskan Pentingnya Revitalisasi Nilai Pancasila
Wagub Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus jadi panduan utama menuju Indonesia Emas 2045.
Hendaru Tri Hanggoro - Senin, 02 Juni 2025
Upacara Hari Lahir Pancasila 2025 di Balai Kota, Wagub Jakarta Tegaskan Pentingnya Revitalisasi Nilai Pancasila
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono Meninggal Dunia
Kabar duka datang dari Dewan Parlemen Kebon Sirih. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meninggal dunia di RSPP Pertamina, Jakarta Selatan pada Sabtu (14/10) sekitar pukul 01.30 WIB.
Mula Akmal - Sabtu, 14 Oktober 2023
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono Meninggal Dunia
Indonesia
Genap Setahun Memimpin, PDIP Nilai Heru Mampu Akselerasi Pembangunan di Jakarta
Heru Budi Hartono akan genap memimpin Jakarta pada 17 Oktober 2023 mendatang. Posisi Heru menggantikan Anies Baswedan, Gubernur definitif yang telah pensiun pada 16 Oktober 2022 lalu.
Mula Akmal - Selasa, 10 Oktober 2023
Genap Setahun Memimpin, PDIP Nilai Heru Mampu Akselerasi Pembangunan di Jakarta
Indonesia
PDIP Ingatkan Soal Penumpukan Antrean Jika Harus Cetak Ulang e-KTP
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Kelurahan berkoordinasi dengan Rukun Tetangga (RT) untuk pendistribusian e-KTP agar tidak terjadi penumpukan akibat antrean di Kelurahan, serta tidak mengganggu aktifitas warga yang bekerja dan sekolah.
Mula Akmal - Jumat, 22 September 2023
PDIP Ingatkan Soal Penumpukan Antrean Jika Harus Cetak Ulang e-KTP
Indonesia
PDIP Tak Masalah Waktu Kampanye Pilkada DKI Cuma 30 Hari
DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta tak mempersoalkan rencana pemerintah yang akan mempersingkat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang hanya 30 hari.
Mula Akmal - Jumat, 22 September 2023
PDIP Tak Masalah Waktu Kampanye Pilkada DKI Cuma 30 Hari
Indonesia
Pimpinan DKI Harus Rutin Naik Transportasi Umum untuk Beri Contoh Warga
Terlibatnya pejabat dan masyarakat rutin naik transportasi umum bisa secara signifikan mengurangi polusi udara.
Zulfikar Sy - Kamis, 07 September 2023
Pimpinan DKI Harus Rutin Naik Transportasi Umum untuk Beri Contoh Warga
Indonesia
DPD PDIP Siap Klarifikasi ke DPP Imbas Sanksi PAW Cinta Mega
Sanksi berat itu dijatuhkan akibat ulah Cinta Mega yang main game saat rapat paripurna.
Zulfikar Sy - Selasa, 01 Agustus 2023
DPD PDIP Siap Klarifikasi ke DPP Imbas Sanksi PAW Cinta Mega
Indonesia
DPP PDIP Desak Sanksi untuk Cinta Mega Segera Diputuskan
Sekretariat DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, bahwa DPP memberi atensi pada perkara kadernya Cinta Mega yang main slot rapat resmi lembaga pemerintah.
Mula Akmal - Selasa, 25 Juli 2023
DPP PDIP Desak Sanksi untuk Cinta Mega Segera Diputuskan
Indonesia
PDIP Sebut akan Ajukan Pansus Terkait JIS Pekan Ini
raksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta pekan ini bakal mengirimkan surat pengajuan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) polemik Jakarta International Stadium (JIS) ke Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.
Mula Akmal - Senin, 17 Juli 2023
PDIP Sebut akan Ajukan Pansus Terkait JIS Pekan Ini
Indonesia
Alasan PDIP Enggan Bicara Pilgub DKI Dahulu
DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta belum mau berbicara mengenai pertarungan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2024.
Zulfikar Sy - Kamis, 13 Juli 2023
Alasan PDIP Enggan Bicara Pilgub DKI Dahulu
Bagikan