PDIP Tak Tahu Ada Politik Uang dalam Proses Pemilihan Wagub DKI


Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengaku tak mengetahui adannya lobi politik untuk memenangkan salah satu calon wakil gubernur (cawagub) DKI melalui cara menyuap Dewan Parlemen Kebon Sirih.
Pernyataan itu dilontarkan Gembong menanggapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proses pemilihan wagub di DPRD DKI.
Baca Juga
Gembong meyakini seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu akan menolaknya bila ada politik uang dalam proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno.
"Ya (saya) tidak tahu (kalau ada politik uang), yang pasti fraksi PDIP tidak dilobi. Jika ditanya terkait hal tersebut saya tidak tahu," papar Gembong di Jakarta, Kamis (23/1).

Anggota Komisi A DPRD ini mendukung langkah PKS yang mengimbau KPK mengawasi proses pemilihan pendamping Gubernur Anies Baswedan.
Baca Juga
Ketua DPP PKS Paparkan Kelebihan Nurmansjah Lubis Jika Jabat Wagub DKI
"Saya kira itu langkah positif, agar semua bisa menentukan sikapnya tidak harus dilandasi dengan persoalan money politik, jadi begitu saja. Saya sepakat saja terkait hal tersebut," jelasnya.
Seperti diketahui, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan dua nama baru cawagub ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kedua cawagub baru itu adalah Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra. Mereka menggeser cawagub sebelumnya dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Baca Juga
Gerindra Ungkap Peluang Riza Patria Jadi Wagub DKI Lebih Besar
Setelah diterima, Anies pun mengklaim sudah menyerahkan surat usulan dua nama baru itu ke DPRD DKI. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Upacara Hari Lahir Pancasila 2025 di Balai Kota, Wagub Jakarta Tegaskan Pentingnya Revitalisasi Nilai Pancasila

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono Meninggal Dunia

Genap Setahun Memimpin, PDIP Nilai Heru Mampu Akselerasi Pembangunan di Jakarta

PDIP Ingatkan Soal Penumpukan Antrean Jika Harus Cetak Ulang e-KTP

PDIP Tak Masalah Waktu Kampanye Pilkada DKI Cuma 30 Hari

Pimpinan DKI Harus Rutin Naik Transportasi Umum untuk Beri Contoh Warga
DPD PDIP Siap Klarifikasi ke DPP Imbas Sanksi PAW Cinta Mega

DPP PDIP Desak Sanksi untuk Cinta Mega Segera Diputuskan

PDIP Sebut akan Ajukan Pansus Terkait JIS Pekan Ini

Alasan PDIP Enggan Bicara Pilgub DKI Dahulu
