Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak ikut campur dalam proses penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur dua provinsi yang akan ikut Pilkada Serentak 2018.
"Prinsipnya PDIP tidak pernah campur tangan berkaitan dengan orang per orang, berkaitan dengan nama pejabat kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan kami meyakini pemerintah jalankan tugas sesuai ketentuan UU," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1).
Bagi PDIP, kata Hasto, apapun namanya, pelaksana tugas atau pejabat sementara harus bekerja dengan sebaik-baiknya.
Sehingga PDIP meyakini aspirasi yang berkembang didengar oleh pemerintahan Jokowi.
"Aspirasi yang berkembang pemerintahan Jokowi kami yakini mendengar aspirasi masyarakat, tokoh dan rakyat itu sendiri, yang harus dipikirkan apapun itu nama plt, pejabat sementara harus melaksanakan tugas dengan baik," tandasnya.
Lagi pula, lanjut Hasto, berdasarkan informasi yang diterima telah terjadi kekeliruan terkait masa pemberlakuan plt Gubernur.
"Kami dapat informasi dari Pak Tjahjo ada missleading dengan hal itu, misalnya plt di Sumut dan Jabar baru dimulai pertengahan Juni atau 10 hari sebelum Pilkada serentak, sebaiknya kita menempatkan sesuatu pada proporsinya," ujar dia. (Fdi)
