PDIP: Tak Ada Alasan Tunda Pelantikan Kepala Daerah yang tidak Bersengketa di MK
Raker Mendagri, KPU, dan Bawaslu membahas pelantikan kepala daerah terpilih. (Foto: MerahPutih.com/Didik)
MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI menegaskan tidak ada alasan untuk menunda pelantikan kepada daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus dalam rapat kerja bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1).
"Tidak ada alasan untuk kita menunda mereka yang tidak berperkara di MK untuk ditunda pelantikannya," kata Deddy.
Baca juga:
Mendagri Sebut Ada 3 Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024
Deddy mengusulkan agar kepala daerah terpilih Pilkada 2024, yang tidak sedang menghadapi sengketa hukum di MK untuk segera dilantik.
"Kami usulkan untuk segera dilantik," ujarnya.
Menurut Deddy, pelantikan bagi kepala daerah yang tidak berperkara di MK sah secara hukum.
"Jadi sah demi hukum kita melanjutkan pelantikan itu sesuai regulasi yang ada sebelumnya," tegasnya.
"Itu sikap kami dari Fraksi PDI-P. Karena kami juga melihat banyak sekali persoalan yang ditimbulkan kalau kita menunda-nunda," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Gara-Gara Kepergian Mirwan MS Saat Bencana, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah Sampai 15 Januari
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM