PDIP Soroti Empat Kondisi Politik Jelang Pilpres 2024

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan 4 poin utama yang menjadi sorotannya terkait kondisi politik saat ini jelang H-9 hari pencoblosan pada 14 Februari 2024, mendatang.

Pertama, Hasto mengatakan dinamika politik nasional pasca mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam diwarnai oleh menguatnya gerakan pro demokrasi.

Seruan untuk menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan juga semakin bergema. Apalagi, lebih dari 29 kampus se-Indonesia telah menyampaikan seruan terhadap kondisi demokrasi saat ini, termasuk pentingnya agar pemilu berjalan secara demokratis, jurdil dan bermartabat.

Baca Juga: Program Ganjar-Mahfud: Satu Desa Satu Sarjana hingga Jagoan Berantas Korupsi

"Jangan sampai fungsi elektoral kekuasaan itu jauh lebih dominan daripada menempatkan prinsip kedaulatan rakyat itu," kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

Kedua, Hasto menyoroti soal dugaan intimidasi yang disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan yang berlangsung jelang Pemilu 2024.

Bahkan, dia mendapati informasi soal lembaga survei dijadikan sebagai alat dan instrumen elektoral dipacu dengan tampilan beberapa alat peraga dari salah satu partai yang dekat dengan kekuasaan.

"Apalagi ketika ada yang mengatakan bahwa pasangan 02, itu didukung oleh lebih dari sepertiga penyumbang perekonomian nasional, maka ini akhirnya menghadapkan kekuatan rakyat, presiden rakyat, Ganjar-Mahfud. Vis a vis terhadap kekuatan kekuasaan itu yaitu Paslon 02," ungkapnya.

"Karena itu-lah terkait dengan beberapa lembaga survei sebaiknya tidak hanya metodologi, tetapi mekanisme mendapatkan perizinan yang harus menyertakan standing poin di mana interview akan dilakukan dengan responden, itu hendaknya dijamin untuk tidak dilakukan. Sehingga, survei betul-betul bisa jadi alat ukur terhadap persepsi dari masyarakat," sambung dia.

Politisi asal Yogyakarta ini juga mengindikasi bahwa lembaga survei telah dicampuradukkan sebagai alat elektoral.

"Di dalam situasi politik yang tidak lagi normal, terbukti dengan adanya gerakan dari mahasiswa, dari tokoh-tokoh intelektual, budayawan, maka legitimasi dari hasil survei dipertanyakan," imbuh Hasto.

Baca Juga: KTP Sakti Program Ganjar-Mahfud Diklaim Bakal Permudah Hidup Rakyat

Ketiga, Hasto turut menanggapi pergerakan para tokoh-tokoh intelektual, dari kampus-kampus ternama, pergerakan tokoh budaya, kelompok pro demokrasi, hingga tokoh kebangsaan yang ikut turun gunung.

Menurutnya, hal tersebut merupakan cermin memburuknya kualitas demokrasi.

"Demokrasi di Indonesia dalam keadaan yang terancam, terlebih dipadukan dengan kekuasaan dan kebijakan yang populis," ujar Hasto.

Kemudian yang keempat, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini juga mencermati fenomena kampanye paslon nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di banyak wilayah yang terekam sepi meskipun dengan fasilitas yang luar biasa.

"Dengan kualitas yang baik, tetapi ternyata itu sepi. Sehingga ada Gap yang besar antara apa yang dibangun dari persepsi hasil survei dengan realitas yang terjadi di lapangan," kata Hasto.

Baca Juga: Penetapan Gibran sebagai Cawapres Dinilai Cacat Hukum Buntut Putusan DKPP

Sebaliknya, Hasto menyinggung peristiwa yang terjadi di Boyolali yang menimpa relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang dipersekusi oleh oknum aparat TNI. Kemudian, tindak kekerasan yang terjadi di Yogyakarta, kemudian penurunan bendera PDIP secara paksa di Gunung Kidul.

Hasto menilai, peristiwa itu justru menjadi suatu arus balik, bahwa kekuatan organik yang mendukung Ganjar Mahfud, isemakin besar. Menurutnya, ini bisa dilihat dalam acara Hajatan Rakyat Konser Salam Metal 03 Ganjar-Mahfud di Gelora Bung Karno, Senayan kemarin.

"Sehingga Ganjar-Mahfud justru mendapatkan sentimen yang paling positif melalui gerakan rakyat massa organik yang datang dengan minimnya fasilitas, dengan tidak adanya lebih dari sepertiga pengusaha perekonomian nasional yang mendukung Ganjar, karena lebih banyak mendukung Prabowo," pungkasnya. (Pon)