PDIP Serukan Minyak Kelapa Jadi Alternatif Minyak Goreng dari Sawit

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 28 Maret 2022
PDIP Serukan Minyak Kelapa Jadi Alternatif Minyak Goreng dari Sawit

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) unjuk kebolehan menggunakan peralatan masak untuk mengolah kelapa menjadi minyak kelapa.

Hal itu dilakukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menghadiri Pameran dan Demo Memasak Tanpa Minyak Goreng yang dilaksanakan di halaman Gedung Sekolah Partai PDIP, Senin (28/3).

Baca Juga:

Airlangga: Pemulihan Berbagai Sektor Tetap Seimbangankan Kesehatan dan Ekonomi

Setibanya di booth Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Hasto berhenti dan mengambil sendok pengaduk. Saat itu, sedang diperagakan cara membuat minyak klentik, sejenis minyak goreng dari kelapa yang bisa dibuat di rumah.

Dari kelapa utuh, dikupas, dan daging buahnya diparut. Lalu santannya diambil. Substansi inilah yang kemudian diproses di kuali.

“Untuk mengurangi goreng-gorengan di politik, sebaiknya kita menggoreng santan untuk menjadi minyak yang berguna bagi kebutuhan rakyat,” kata Hasto sambil mengaduk adonan.

Hasto bercerita, punya pengalaman masa kecil, karena di desa di Provinsi Yogyakarta. Kehidupan di desa adalah kehidupan berdikari. Ketika ada yang punya hajatan, para ibu akan berkumpul membuat minyak dari kelapa

“Dan itu berguna semua hasilnya, minyaknya, bahkan saya kecil juga ikut marut. Makanya kalau lomba marut, kita juga bisa untuk kelapa,” ujar Hasto.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di acara demonstrasi memasak tanpa minyak goreng yang digelar di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/3). Foto: Humas PD
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di acara demonstrasi memasak tanpa minyak goreng yang digelar di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/3). Foto: Humas PD

Baginya, di tengah polemik minyak goreng sawit, dirinya justru teringat kembali bagaimana orang Indonesia aslinya sudah hidup baik dengan berbagai alternatif bahan yang bisa menyokong kehidupan. Buktinya adalah keberadaan minyak kelapa itu.

Minyak kelapa hanya salah satu contoh pangan alternatif yang dimiliki Indonesia. Ada beragam lainnya termasuk untuk bahan makanan utama. Mengambil contoh hajatan di desa tadi, Hasto mengatakan para ibu juga bergotong royong membuat makanan lainnya.

“Misalnya lemper, tape ketan. Minyak itu dibuat h-7 sebelum hajat, tapi ketan itu dibuat pada h-4, sehingga semuanya berproses sebagai bentuk gotong royong, sehingga desa itu bisa berdikari dalam mencukupi kebutuhan pangan dan ini jauh lebih sehat,” tambah Hasto.

Hasto mengingatkan juga bahwa makanan tanpa kandungan banyak minyak goreng dari sawit justru akan lebih menyehatkan. Sebab akan mengurangi kolesterol dan lemak di tubuh. (Pon)

Baca Juga:

DPR: Publik Wajib Tahu Proses Perpanjangan Masa Kadaluarsa Vaksin

#Minyak Kelapa #Minyak Goreng #Hasto Kristiyanto #DPP PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Ribka Tjiptaning: Kematian Raya Akibat Cacingan Akut Jadi Tamparan Keras untuk Pemerintah
Ribka menyerukan kepada anggota DPR agar isu kesehatan anak tidak dijadikan panggung politik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Agustus 2025
Ribka Tjiptaning: Kematian Raya Akibat Cacingan Akut Jadi Tamparan Keras untuk Pemerintah
Indonesia
Hasto Tegaskan Prabowo Masih Percaya Ke Megawati
Kepercayaan ini terlihat dari posisi Megawati yang tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Hasto Tegaskan Prabowo Masih Percaya Ke Megawati
Indonesia
Megawati Pilih Rayakan HUT RI di Sekolah Partai, Tegaskan Tradisi PDIP Tak Tergantikan
Megawati menekankan pentingnya disiplin dan kerja keras bagi para kader PDIP
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Megawati Pilih Rayakan HUT RI di Sekolah Partai, Tegaskan Tradisi PDIP Tak Tergantikan
Indonesia
Jadi Sekjen PDIP Lagi, Hasto Tegaskan Bakal Selalu Loyal ke Megawati
PDIP, kata ia, akan berdiri di depan dalam memelopori kebijakan-kebijakan pro rakyat sesuai arahan dari Megawati pada saat Kongres Ke-6 PDIP di Bali.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Agustus 2025
Jadi Sekjen PDIP Lagi, Hasto Tegaskan Bakal Selalu Loyal ke Megawati
Indonesia
Ganjar Ungkap Momen Megawati kembali Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP
Penunjukan sekjen partai menjadi kewenangan ketua umum.
Dwi Astarini - Kamis, 14 Agustus 2025
Ganjar Ungkap Momen Megawati kembali Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP
Indonesia
Gerakan Pangan Murah di Seluruh Indonesia, Polri-Bulog Jual Beras hingga Minyak di Bawah Harga Normal
Kegiatan ini digelar untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, agar tetap terjangkau masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 14 Agustus 2025
Gerakan Pangan Murah di Seluruh Indonesia, Polri-Bulog Jual Beras hingga Minyak di Bawah Harga Normal
Indonesia
Struktur Kepengurusan Terbaru PDIP: Hasto Kristiyanto Kembali Jabat Posisi Sekjen
Posisi sekjen sempat diambil alih oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 14 Agustus 2025
Struktur Kepengurusan Terbaru PDIP: Hasto Kristiyanto Kembali Jabat Posisi Sekjen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Sebuah unggahan informasi menyebut pemberian kebebasan untuk dua tokoh politik itu karena jasa Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Indonesia
Menkum Ungkap Alasan Utama Presiden Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong
Abolisi adalah hak presiden untuk menghapuskan tuntutan pidana atau menghentikan proses hukum dengan persetujuan DPR
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
Menkum Ungkap Alasan Utama Presiden Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong
Bagikan