Airlangga: Pemulihan Berbagai Sektor Tetap Seimbangankan Kesehatan dan Ekonomi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 28 Maret 2022
Airlangga: Pemulihan Berbagai Sektor Tetap Seimbangankan Kesehatan dan Ekonomi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah terus mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional 2022. Pemerintah menjalankan kebijakan front loading melalui program-program PEN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, program kebijakan tersebut diantaranya melalui perpanjangan subsidi bunga KUR 3 persen, perpanjangan insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk jenis otomotif tertentu.

Baca Juga:

Anak Ketum Golkar Airlangga Hartarto Bakal Gantikan Almarhum Ichsan Firdaus di DPR

Lalu, perpanjangan insentif PPN DTP Perumahan, Perluasan Bantuan Tunai PKL, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN) di 212 kabupaten/kota prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penyaluran berbagai perlinsos, seperti PKH, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.

Ia memaparkan, program PEN 2022 yang saat ini dialokasikan Rp 455,62 triliun yang diarahkan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi.

"Selain itu, PEN 2022 dirancang fleksible dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu Kluster Kesehatan, Kluster Perlindungan Sosial, dan Kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi,” ujarnya.

Ia mengklaim indikator sektor riil menunjukkan prospek yang baik di awal 2022, dimana Indeks Keyakinan Konsumen di level optimis 113,10 pada Februari 2022.

Sementara itu, pertumbuhan impor bahan baku tercatat sebesar 29,98 persen (yoy) dan barang modal sebesar 20,98 persen (yoy) di Februari 2022, serta berlanjutnya Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur di level ekspansif 51,2 per Febuari 2022.

Pasar Tradisional. (Foto: Antara)
Pasar Tradisional. (Foto: Antara)

Airlangga menyampaikan, pada tahun ini, Indonesia juga dipercaya untuk memegang Presidensi G20 dengan 3 fokus utama Indonesia yakni penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan.

Paling tidak, kata ia, terdapat 438 kegiatan selama Presidensi G20 Indonesia pada 2022 yang tersebar di 25 kota lokasi di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan berbagai kegiatan Presidensi G20 tersebut diperkirakan dapat meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun, serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor.

"Dengan semangat untuk “Pulih Bersama”, Presidensi G20 Indonesia 2022 diharapkan berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan global," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Airlangga Sebut Pemerintah Berikan Kemudahan Pinjaman Modal Usaha untuk UMKM

#Pemulihan Ekonomi #Airlangga Hartarto #Ekonomi Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Mensesneg: Fundamental Ekonomi Indonesia Cukup Kuat
Prasetyo Hadi juga mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis dalam menjaga kekuatan ekonomi nasional.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
Mensesneg: Fundamental Ekonomi Indonesia Cukup Kuat
Indonesia
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjalankan transformasi ekonomi nasional dalam amanat Hari Lahir Pancasila 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Mata uang seperti Ringgit Malaysia, Euro, Swiss Franc, hingga beberapa mata uang negara berbasis komoditas dan emerging markets justru menunjukkan penguatan terhadap dolar AS
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja usaha, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku impor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Bagikan