PDIP Sebut Anies Tak Mesti Dijegal, Tinggal Lihat Prestasinya Saja

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 19 September 2022
PDIP Sebut Anies Tak Mesti Dijegal, Tinggal Lihat Prestasinya Saja

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons isu yang menyebutkan bahwa ada sejumlah pihak yang disebut dengan istilah "invisible hand" yang menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, tidak perlu pihak-pihak untuk menjegal Gubernur DKI itu untuk bisa maju dalam pemilihan presiden yang akan datang.

Hasto berpandangan, masyarakat bisa melihat rekam jejak Anies termasuk janji kampanye saat memimpin Ibu Kota Jakarta untuk menentukan pilihan.

Baca Juga:

Reaksi Anies Tanggapi Isu Dijegal Invisible Hand Lewat Kasus Formula E

"Ya kita lihat prestasinya saja," ujar Hasto dalam konferensi pers, Minggu (18/9).

Hasto menantang pihak-pihak yang menduga ada penjegalan terhadap Anies Baswedan untuk melakukan riset secara objektif terkait kinerjanya selama memimpin DKI Jakarta.

Misalnya, kata dia, apa yang menjadi janji kampanye Anies Baswedan termasuk saat debat calon gubernur di daftar, lalu disampaikan progres pencapaiannya agar lebih fair.

Kedua, lanjut Hasto, tampilkan seluruh total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI selama Anies Baswedan jadi Gubernur dan apa dampaknya bagi kemajuan Jakarta.

"Kemudian, terhadap persoalan dasar warga Jakarta, banjir, kumuh, kemacetan, ketersediaan air bersih, adanya taman kota, kebersihan lingkungan, bandingkan saja dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi," tuturnya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Baswedan Sahabat AS, Bertujuan Muluskan Kebijakan Asing

Hasto memastikan PDIP maupun Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam skenario dugaan penjegalan tersebut.

Malah, kata dia, PDIP justru sering kali dijegal oleh banyak pihak dalam kontestasi politik.

"Kami ini selalu jadi korban penjegalan. PDIP ini tidak pernah (jegal capres), apalagi Pak Jokowi juga punya skenario menjegal pihak lain," ujar Hasto.

Hasto pun meminta semua pihak berpolitik dengan cara yang bijaksana sebagai bentuk kemajuan peradaban demokrasi di tanah air.

Jika kepala daerah bekerja dengan baik, maka hasilnya dapat ditampilkan kepada publik untuk menjadi contoh bagi kepala daerah yang lain.

Namun, jika kepala daerah tidak dapat bekerja secara baik jangan mengeluarkan diksi-diksi seperti jegal-menjegal yang tidak mencerminkan kedewasaan berpolitik.

"Sehingga kita ini berpolitik dengan fair, berpolitik ini dengan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik yang baik untuk rakyat," kata Hasto.

Adapun isu soal penjegalan Anies itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman selepas Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2022 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9).

"Saya hanya dengar. Ada genderuwo, genderuwo ini kan suara yang tak jelas asal usulnya. Yang tidak menghendaki Anies jadi capres. Ada invisible hand, ingin menjegal," kata Benny. (Knu)

Baca Juga:

Anies Diklaim Punya Kedekatan Dengan AHY

#Anies Baswedan #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan