PDIP Sarankan Dana Operasional Anies Dipakai untuk Tangani COVID-19

Eddy FloEddy Flo - Senin, 20 April 2020
 PDIP Sarankan Dana Operasional Anies Dipakai untuk Tangani COVID-19

Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Hingga saat ini pandemi corona di DKI Jakarta belum mengalami penurunan kasus bahkan jumlah pasien positif corona terus meningkat. Imbasnya banyak pegawai yang mengalami Pemutusan Hububgan Kerja PHK dan perekononian DKI melemah.

Melihat kondisi tersebut Sekretaris DPD PDIP Jakarta Gembong Warsono menyarakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria merelakan biaya operasional setiap bulannya untuk membantu meringankan bebas warga.

Baca Juga:

Bawaslu Ingatkan Warga Korban COVID-19 Waspadai Bantuan Politis dari Kepala Daerah Petahana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000, kepala daerah termasuk Wakilnya berhak mendapatkan Biaya Penunjang Operasional (BPO) paling besar 0,15 persen dari Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Pembagian dana itu diatur oleh gubernur dan pendampingnya.

Politisi PDIP Gembong Warsono anjurkan dana operasional Anies dipakai untuk tangani Covid-19
Anggota DPRD DKI Jakarta yang juga politisi PDIP Gembong Warsono anjurkan dana operasional gubernur dipakai untuk tangani Covid-19 (MP/Asropih)

Untuk tahun 2019 saja PAD DKI mencapai Rp 42,298 triliun. Jika dikalkulasikan, Gubernur dan Wagub DKI bisa menerima BPO sebesar Rp63,448 miliar.

Pembagiannya adalah 60-40 persen dari total BPO. 60 persen untuk Anies, sisanya untuk Riza.

Dengan begitu Anies menerima dana operasional sebesar 38,08 miliar pertahun, bila dihitung perbulannya ia menerima 3,17 miliar.

Sedang Riza Patria pertahunnya mendapat 25,379 miliar, dan perbulannya Riza mendapatkan 2,114 miliar.

"Dana operasional gubernur dialih fungsikan untuk penanganan covid-19. Wakilnya juga boleh," kata Gembong di Kantor DPD PDI Perjuangan DKI, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (20/4).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI ini mengatakan, tujuan dari alihkan biaya operasioalan ini juga untuk memberikan contoh bagi kepala daerah di seluruh Indonesia.

Kemudian, lanjut Gembong, dana operasional gubernur dan wakilnya itu untuk menyalurkan sembako bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bansos dari Pemprov DKI pada tahap pertama.

"Dan itu bisa di tutup dengan dana operasional gubernur," kata Anggota Komisi A ini.

Baca Juga:

Presiden Jokowi: Evaluasi dan Perbaiki Pelaksanaan PSBB

Sehingga, sambung dia, tidak ada satupun kepala keluarga di ibu kota Jakarta yang luput dari bantuan sosial Pemda DKI.

Gembong mengatakan, dana operasional Anies dan Riza Patria itu dialokasikan bagi takyat sampai pandemi virus dari Wuhan, Tiongkok itu selesai.

"Sampai habis covid," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Update COVID-19 DKI Senin (20/4): 3.112 Orang Positif dan 237 Pasien Sembuh

#Gembong Warsono #Politisi PDIP #Virus Corona #Dana Bansos
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Jika uji coba di Banyuwangi berhasil digitalisasi PKH akan diperluas bertahap hingga skala nasional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
 Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Indonesia
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Indonesia
Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
Bansos PKD disalurkan secara bertahap mulai Senin, 25 Agustus 2025, dengan nilai Rp 300.000 per bulan.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
Indonesia
Kerugian Dugaan Korupsi Distribusi Bansos Capai Rp 200 Miliar, Staf Ahli Menteri Diduga Terlibat
Budi belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai langkah KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara yang sebenarnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Agustus 2025
Kerugian Dugaan Korupsi Distribusi Bansos Capai Rp 200 Miliar, Staf Ahli Menteri Diduga Terlibat
Indonesia
600 Ribu Penerima Bansos Ternyata Pemain Judi Online, Jutaan Bantuan Salah Sasaran?
Syaifullah juga mengajak masyarakat dan media untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan ketidaksesuaian penerima bansos
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
600 Ribu Penerima Bansos Ternyata Pemain Judi Online, Jutaan Bantuan Salah Sasaran?
Indonesia
Modus Transaksi Judol Penerima Bansos Terbanyak Pakai Aplikasi Dana, Sisanya BCA dan 3 Bank BUMN
132.557 rekening penerima bansos teridentifikasi melakukan transaksi judol.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Agustus 2025
Modus Transaksi Judol Penerima Bansos Terbanyak Pakai Aplikasi Dana, Sisanya BCA dan 3 Bank BUMN
Indonesia
Transaksi Judol Penerima Bansos Capai Rp 542,5 M, Terbanyak dari Warga Jabar
Jawa Barat ada 49.431 orang pemain judi online dengan transaksi senilai Rp 199 miliar
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Agustus 2025
Transaksi Judol Penerima Bansos Capai Rp 542,5 M, Terbanyak dari Warga Jabar
Indonesia
Pegang data PPATK, Mensos Coret 228 Ribu Nama Penerima Bansos Pemilik Rekening Anomali
PPATK menemukan profil rekening, identitas pekerjaan, hingga aktivitas mencurigakan dan saldo besar yang tak sesuai kategori penerima bansos.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Agustus 2025
Pegang data PPATK, Mensos Coret 228 Ribu Nama Penerima Bansos Pemilik Rekening Anomali
Indonesia
Banyak Penerima Bansos Punya Saldo Bank Rp 50 Juta Lebih, Validasi Data Kemensos Dipertanyakan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 56 rekening penerima bansos yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki saldo di atas Rp 50 juta.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Agustus 2025
Banyak Penerima Bansos Punya Saldo Bank Rp 50 Juta Lebih, Validasi Data Kemensos Dipertanyakan
Indonesia
Buka Bimtek di Bali, Puan: PDIP Harus Makin Dekat dengan Wong Cilik dan Anak Muda
Bimtek yang diinisiasi oleh DPP PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat (1/8)
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 Juli 2025
Buka Bimtek di Bali, Puan: PDIP Harus Makin Dekat dengan Wong Cilik dan Anak Muda
Bagikan