Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, Pemilu 2024 merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 1971 era Orde Baru dan Pemilu 2009 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Hasto, kecurangan Pemilu 2024 terjadi dari hulu ke hilir. Mulai dari rekayasa di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga pengerahan aparat negara untuk pemenangan salah satu calon.
Baca juga:
Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi publik bertajuk 'Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah Konspirasi Politik' di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta, Senin (18/3).
"Kalau dulu menggunakan instrumen kekerasan yang dilakukan oleh ABRI dengan sumber daya yang tidak terbatas. Saat ini pun juga sama dilakukan oleh instrumen negara yang seharusnya netral dengan sumber-sumber daya dari negara," kata Hasto.
Baca juga:
Kapolri Janji Tindak Anak Buahnya yang Terlibat Kecurangan Pilpres
Hasto mengungkapkan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU hanya menjadi salah satu instrumen yang dipergunakan untuk membangun suatu persepsi baik itu melalui quick count.
Namun, pada kenyataannya, rekapitulasi secara berjenjang di KPU yang ternyata tidak ada metadatanya.
"Bagaimana suatu peristiwa yang sangat penting sebagai cermin dari kedaulatan rakyat itu ternyata metadata tidak ada," ungkapnya.
"Sehingga, berbagai upaya untuk menggunakan sirekap di dalam membenarkan terhadap apa yang menjadi konspirasi dan kejahatan pemilu yang dilakukan secara sengaja, demi memperpanjang kekuasaan, melalui abuse of power, dari Presiden Jokowi, itu betul-betul dilakukan," sambung Hasto.
Baca juga:
MK Tidak Dipercaya, Hak Angket Ditegaskan Jadi Solusi Kecurangan Pemilu
Hasto pun mengulas Buku Pemilu 1971 yang membuka mata dan telinga tentang kesadaran bersama bahwa kejahatan pemilu, kejahatan demokrasi bukan lagi menyangkut persoalan kekuasaan, tetapi menyangkut persoalan masa depan.
"Berbagai pengakuan sudah menunjukan ketika rekayasa hukum di MK, itu atau suatu intervensi, ada intervensi yang melobi suatu lembaga yang seharusnya merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan presiden," pungkasnya. (Pon)
