Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto menyayangkan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang berseberangan dengan partai pendukung pemerintah saat pengambilan keputusan UU Pemilu dalam rapat paripurna di DPR pekan lalu.
Menurut Hasto, semua partai koalisi harus satu suara ketika memutuskan hal yang strategis seperti UU Pemilu.
"Secara etika politik itu tak bisa dibenarkan mempunyai agenda berbeda, lebih-lebih dalam agenda yang strategis. Meski demikian itu akan kami bahas bersama," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/7).
Oleh karena itu, sambung Hasto, pihaknya berencana mengajak para ketua umum partai politik pendukung pemerintah menggelar rapat bersama Presiden Joko Widodo.
Rapat tersebut untuk memastikan kesolidan dukungan partai koalisi terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dan turut mengawalnya hingga di DPR.
Hasto menyebut, rapat bersama partai koalisi dengan Jokowi itu juga bakal membahas sikap PAN yang tak solid saat pengambilan keputusan UU Pemilu di DPR.
"Tidak hanya itu (nasib PAN dalam koalisi), kita juga membahas yang sifatnya strategis. Terkait agenda seperti pilkada serentak dan program Pak Jokowi-JK untuk masyarakat Indonesia," jelasnya.
"Sehingga dialog akan dilakukan tentu saja untuk menentukan apakah sebaiknya tetap berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, tergantung yang pertama sikap PAN sendiri," pungkas mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Pengakuan Berbeda Jokowi Dan PAN Soal Pertemuan Koalisi Di Istana
