PDIP Minta Elite Jaga Suhu Politik Tetap Sejuk Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 09 Oktober 2023
PDIP Minta Elite Jaga Suhu Politik Tetap Sejuk Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: Runi/nr

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tinggal menunggu hari. KPU telah menetapkan jadwal pendaftaran kontestan Pilpres 2024 pada 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta seluruh masyarakat dan elite politik menjaga suhu politik tetap sejuk dan kondusif. Menurutnya, pernyataan yang dapat memicu ketegangan, kecurigaan, konfrontasi sosial semaksimal mungkin harus dihindari.

Baca Juga

Gibran Dukung Jokowi Pensiun Mudik ke Solo Dibandingkan jadi Ketum PDIP

Dia menyebut menjelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres maka peluang pilihan rakyat lebih akan mengerucut, dan melahirkan tindakan tindakan politik baru.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengatakan individu yang belum atau sudah menentukan pilihan bisa berubah pilihan politiknya. Menurutnya, dinamika politik tersebut akan meningkatkan tensi politik nasional.

Dia menilai meningkatnya tensi politik nasional menjelang pemilu adalah keadaan yang wajar dalam demokrasi. Namun menjadi tidak wajar apabila mengarah pada aksi kekerasan, persinggungan suku, agama, dan ras.

“Untuk itu, elit politik harus bisa menahan diri, para kaum cerdik pandai perlu terus mendorong ruang publik dalam arena pertarungan ide dan gagasan,” kata Said dalam keterangan tertulis, Senin (9/10).

Sikap menahan diri, kata Said, dapat berpengaruh positif pada masyarakat yang berbeda dukungan sehingga tidak akan menimbulkan polarisasi sosial sangat tajam.

Said mengharapkan perbedaan dukungan pada pasangan capres dan cawapres diharapkan hanya sebatas perbedaan pilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dia menyebut pilpres harus menjadi momentum memilih putra terbaik untuk memimpin negeri.

Dikatakan Said, demokrasi sebagai alat menentukan pemimpin dan wakil di parlemen bukanlah tanpa dasar. Dia menjelaskan demokrasi menjadi jalan paling partisipatif dalam pelibatan rakyat menentukan pemimpin, dan wakilnya.

Baca Juga

Kaesang Minta Maaf ke Puan Soal Kader PSI Pernah Mencela PDIP

“Demokrasi menggantikan kekerasan jalanan menjadi kontestasi akal sehat, dan adu ketajaman visi masa depan, itulah sebabnya, dengan berdemokrasi yang baik kita bisa menunjukkan sebagai bangsa yang berkelas, bangsa yang berperadaban tinggi,” tutur Said.

Said menyebut kegagalan berdemokrasi adalah ketika menggunakan demokrasi dengan penuh muslihat. Menurutnya, cara seperti itu justru merendahkan menuju bangsa bermartabat.

“Bila demokrasi kita gagal, ada harga yang harus kita bayar, antara lain gagal memilih calon pemimpin yang berkualitas, munculnya segregasi sosial yang tajam, bahkan aksi aksi kekerasan yang memakan korban,” tegas Said.

Said mengingingatkan tujuan memilih pemimpin bukan tujuan final. Dia menjelaskan tujuan menggelar pemilu adalah untuk menempuh tujuan-tujuan dalam bernegara, yakni mendapatkan keadilan dan kemakmuran, menjadi bangsa yang berperadaban tinggi, dan berperan penting bagi tata dunia yang lebih baik.

“Karena itu, para capres dan cawapres di tuntut untuk menggelar peta, menunjukkan rute dan kompas pembangunannya selama lima tahun kedepan. Tugas kita sebagai rakyat mencermati dengan seksama peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin tersebut,” ungkapnya.

Dia mengajak masyarakat untuk menyibukkan diri dalam mencermati peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin. Rakyat harus melatih penalaran, siapa diantara calon kontestan pilpres yang peta dan rutenya akurat, realistis, dan dapat dipercaya.

“Bila perlu rakyat harus istikharah, membuka pintu langit, agar mata batin dan penalarannya dibeningkan, dengan tujuan bisa memilih pemimpin yang tepat. Sebab dengan memilih pemimpin yang tepat, ibaratnya sudah setengah jalan menuju cita cita bersama,” ujarnya.

Menurutnya, dengan menempatkan diri pada perannya masing masing maka calon pemimpin maupun rakyat tidak akan tersirat pemikiran lain, apalagi berbuat diluar urusan selain yang harus dipersiapkan dari masing masing pihak.

“Dengan melatihkan diri seperti itu secara konsisten, kita optimis demokrasi Indonesia akan semakin berkualitas, sehingga yang terpilih adalah cerminan makna dari vox populi vox dei,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Klaim Rekam Jejak Jadi Alasan Gen Z Pilih Ganjar

#PDIP #Capres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Indonesia
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Indonesia
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Sikap politik PDIP berpijak teguh pada ideologi Pancasila dengan semangat kelahiran 1 Juni 1945.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Indonesia
Kecup Prananda dan Puan ke Megawati di Peringatan HUT ke-53 PDIP
Dalam agenda terssebut, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh melalui dialog virtual.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Kecup Prananda dan Puan ke Megawati di Peringatan HUT ke-53 PDIP
Bagikan