PDIP Minta Elite Jaga Suhu Politik Tetap Sejuk Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 09 Oktober 2023
PDIP Minta Elite Jaga Suhu Politik Tetap Sejuk Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: Runi/nr

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tinggal menunggu hari. KPU telah menetapkan jadwal pendaftaran kontestan Pilpres 2024 pada 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta seluruh masyarakat dan elite politik menjaga suhu politik tetap sejuk dan kondusif. Menurutnya, pernyataan yang dapat memicu ketegangan, kecurigaan, konfrontasi sosial semaksimal mungkin harus dihindari.

Baca Juga

Gibran Dukung Jokowi Pensiun Mudik ke Solo Dibandingkan jadi Ketum PDIP

Dia menyebut menjelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres maka peluang pilihan rakyat lebih akan mengerucut, dan melahirkan tindakan tindakan politik baru.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengatakan individu yang belum atau sudah menentukan pilihan bisa berubah pilihan politiknya. Menurutnya, dinamika politik tersebut akan meningkatkan tensi politik nasional.

Dia menilai meningkatnya tensi politik nasional menjelang pemilu adalah keadaan yang wajar dalam demokrasi. Namun menjadi tidak wajar apabila mengarah pada aksi kekerasan, persinggungan suku, agama, dan ras.

“Untuk itu, elit politik harus bisa menahan diri, para kaum cerdik pandai perlu terus mendorong ruang publik dalam arena pertarungan ide dan gagasan,” kata Said dalam keterangan tertulis, Senin (9/10).

Sikap menahan diri, kata Said, dapat berpengaruh positif pada masyarakat yang berbeda dukungan sehingga tidak akan menimbulkan polarisasi sosial sangat tajam.

Said mengharapkan perbedaan dukungan pada pasangan capres dan cawapres diharapkan hanya sebatas perbedaan pilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dia menyebut pilpres harus menjadi momentum memilih putra terbaik untuk memimpin negeri.

Dikatakan Said, demokrasi sebagai alat menentukan pemimpin dan wakil di parlemen bukanlah tanpa dasar. Dia menjelaskan demokrasi menjadi jalan paling partisipatif dalam pelibatan rakyat menentukan pemimpin, dan wakilnya.

Baca Juga

Kaesang Minta Maaf ke Puan Soal Kader PSI Pernah Mencela PDIP

“Demokrasi menggantikan kekerasan jalanan menjadi kontestasi akal sehat, dan adu ketajaman visi masa depan, itulah sebabnya, dengan berdemokrasi yang baik kita bisa menunjukkan sebagai bangsa yang berkelas, bangsa yang berperadaban tinggi,” tutur Said.

Said menyebut kegagalan berdemokrasi adalah ketika menggunakan demokrasi dengan penuh muslihat. Menurutnya, cara seperti itu justru merendahkan menuju bangsa bermartabat.

“Bila demokrasi kita gagal, ada harga yang harus kita bayar, antara lain gagal memilih calon pemimpin yang berkualitas, munculnya segregasi sosial yang tajam, bahkan aksi aksi kekerasan yang memakan korban,” tegas Said.

Said mengingingatkan tujuan memilih pemimpin bukan tujuan final. Dia menjelaskan tujuan menggelar pemilu adalah untuk menempuh tujuan-tujuan dalam bernegara, yakni mendapatkan keadilan dan kemakmuran, menjadi bangsa yang berperadaban tinggi, dan berperan penting bagi tata dunia yang lebih baik.

“Karena itu, para capres dan cawapres di tuntut untuk menggelar peta, menunjukkan rute dan kompas pembangunannya selama lima tahun kedepan. Tugas kita sebagai rakyat mencermati dengan seksama peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin tersebut,” ungkapnya.

Dia mengajak masyarakat untuk menyibukkan diri dalam mencermati peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin. Rakyat harus melatih penalaran, siapa diantara calon kontestan pilpres yang peta dan rutenya akurat, realistis, dan dapat dipercaya.

“Bila perlu rakyat harus istikharah, membuka pintu langit, agar mata batin dan penalarannya dibeningkan, dengan tujuan bisa memilih pemimpin yang tepat. Sebab dengan memilih pemimpin yang tepat, ibaratnya sudah setengah jalan menuju cita cita bersama,” ujarnya.

Menurutnya, dengan menempatkan diri pada perannya masing masing maka calon pemimpin maupun rakyat tidak akan tersirat pemikiran lain, apalagi berbuat diluar urusan selain yang harus dipersiapkan dari masing masing pihak.

“Dengan melatihkan diri seperti itu secara konsisten, kita optimis demokrasi Indonesia akan semakin berkualitas, sehingga yang terpilih adalah cerminan makna dari vox populi vox dei,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Klaim Rekam Jejak Jadi Alasan Gen Z Pilih Ganjar

#PDIP #Capres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan