PDIP Minta Elite Jaga Suhu Politik Tetap Sejuk Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 09 Oktober 2023
PDIP Minta Elite Jaga Suhu Politik Tetap Sejuk Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: Runi/nr

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tinggal menunggu hari. KPU telah menetapkan jadwal pendaftaran kontestan Pilpres 2024 pada 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta seluruh masyarakat dan elite politik menjaga suhu politik tetap sejuk dan kondusif. Menurutnya, pernyataan yang dapat memicu ketegangan, kecurigaan, konfrontasi sosial semaksimal mungkin harus dihindari.

Baca Juga

Gibran Dukung Jokowi Pensiun Mudik ke Solo Dibandingkan jadi Ketum PDIP

Dia menyebut menjelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres maka peluang pilihan rakyat lebih akan mengerucut, dan melahirkan tindakan tindakan politik baru.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengatakan individu yang belum atau sudah menentukan pilihan bisa berubah pilihan politiknya. Menurutnya, dinamika politik tersebut akan meningkatkan tensi politik nasional.

Dia menilai meningkatnya tensi politik nasional menjelang pemilu adalah keadaan yang wajar dalam demokrasi. Namun menjadi tidak wajar apabila mengarah pada aksi kekerasan, persinggungan suku, agama, dan ras.

“Untuk itu, elit politik harus bisa menahan diri, para kaum cerdik pandai perlu terus mendorong ruang publik dalam arena pertarungan ide dan gagasan,” kata Said dalam keterangan tertulis, Senin (9/10).

Sikap menahan diri, kata Said, dapat berpengaruh positif pada masyarakat yang berbeda dukungan sehingga tidak akan menimbulkan polarisasi sosial sangat tajam.

Said mengharapkan perbedaan dukungan pada pasangan capres dan cawapres diharapkan hanya sebatas perbedaan pilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dia menyebut pilpres harus menjadi momentum memilih putra terbaik untuk memimpin negeri.

Dikatakan Said, demokrasi sebagai alat menentukan pemimpin dan wakil di parlemen bukanlah tanpa dasar. Dia menjelaskan demokrasi menjadi jalan paling partisipatif dalam pelibatan rakyat menentukan pemimpin, dan wakilnya.

Baca Juga

Kaesang Minta Maaf ke Puan Soal Kader PSI Pernah Mencela PDIP

“Demokrasi menggantikan kekerasan jalanan menjadi kontestasi akal sehat, dan adu ketajaman visi masa depan, itulah sebabnya, dengan berdemokrasi yang baik kita bisa menunjukkan sebagai bangsa yang berkelas, bangsa yang berperadaban tinggi,” tutur Said.

Said menyebut kegagalan berdemokrasi adalah ketika menggunakan demokrasi dengan penuh muslihat. Menurutnya, cara seperti itu justru merendahkan menuju bangsa bermartabat.

“Bila demokrasi kita gagal, ada harga yang harus kita bayar, antara lain gagal memilih calon pemimpin yang berkualitas, munculnya segregasi sosial yang tajam, bahkan aksi aksi kekerasan yang memakan korban,” tegas Said.

Said mengingingatkan tujuan memilih pemimpin bukan tujuan final. Dia menjelaskan tujuan menggelar pemilu adalah untuk menempuh tujuan-tujuan dalam bernegara, yakni mendapatkan keadilan dan kemakmuran, menjadi bangsa yang berperadaban tinggi, dan berperan penting bagi tata dunia yang lebih baik.

“Karena itu, para capres dan cawapres di tuntut untuk menggelar peta, menunjukkan rute dan kompas pembangunannya selama lima tahun kedepan. Tugas kita sebagai rakyat mencermati dengan seksama peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin tersebut,” ungkapnya.

Dia mengajak masyarakat untuk menyibukkan diri dalam mencermati peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin. Rakyat harus melatih penalaran, siapa diantara calon kontestan pilpres yang peta dan rutenya akurat, realistis, dan dapat dipercaya.

“Bila perlu rakyat harus istikharah, membuka pintu langit, agar mata batin dan penalarannya dibeningkan, dengan tujuan bisa memilih pemimpin yang tepat. Sebab dengan memilih pemimpin yang tepat, ibaratnya sudah setengah jalan menuju cita cita bersama,” ujarnya.

Menurutnya, dengan menempatkan diri pada perannya masing masing maka calon pemimpin maupun rakyat tidak akan tersirat pemikiran lain, apalagi berbuat diluar urusan selain yang harus dipersiapkan dari masing masing pihak.

“Dengan melatihkan diri seperti itu secara konsisten, kita optimis demokrasi Indonesia akan semakin berkualitas, sehingga yang terpilih adalah cerminan makna dari vox populi vox dei,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Klaim Rekam Jejak Jadi Alasan Gen Z Pilih Ganjar

#PDIP #Capres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan