PDIP Minta Elite Jaga Suhu Politik Tetap Sejuk Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 09 Oktober 2023
PDIP Minta Elite Jaga Suhu Politik Tetap Sejuk Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: Runi/nr

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tinggal menunggu hari. KPU telah menetapkan jadwal pendaftaran kontestan Pilpres 2024 pada 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta seluruh masyarakat dan elite politik menjaga suhu politik tetap sejuk dan kondusif. Menurutnya, pernyataan yang dapat memicu ketegangan, kecurigaan, konfrontasi sosial semaksimal mungkin harus dihindari.

Baca Juga

Gibran Dukung Jokowi Pensiun Mudik ke Solo Dibandingkan jadi Ketum PDIP

Dia menyebut menjelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres maka peluang pilihan rakyat lebih akan mengerucut, dan melahirkan tindakan tindakan politik baru.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengatakan individu yang belum atau sudah menentukan pilihan bisa berubah pilihan politiknya. Menurutnya, dinamika politik tersebut akan meningkatkan tensi politik nasional.

Dia menilai meningkatnya tensi politik nasional menjelang pemilu adalah keadaan yang wajar dalam demokrasi. Namun menjadi tidak wajar apabila mengarah pada aksi kekerasan, persinggungan suku, agama, dan ras.

“Untuk itu, elit politik harus bisa menahan diri, para kaum cerdik pandai perlu terus mendorong ruang publik dalam arena pertarungan ide dan gagasan,” kata Said dalam keterangan tertulis, Senin (9/10).

Sikap menahan diri, kata Said, dapat berpengaruh positif pada masyarakat yang berbeda dukungan sehingga tidak akan menimbulkan polarisasi sosial sangat tajam.

Said mengharapkan perbedaan dukungan pada pasangan capres dan cawapres diharapkan hanya sebatas perbedaan pilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dia menyebut pilpres harus menjadi momentum memilih putra terbaik untuk memimpin negeri.

Dikatakan Said, demokrasi sebagai alat menentukan pemimpin dan wakil di parlemen bukanlah tanpa dasar. Dia menjelaskan demokrasi menjadi jalan paling partisipatif dalam pelibatan rakyat menentukan pemimpin, dan wakilnya.

Baca Juga

Kaesang Minta Maaf ke Puan Soal Kader PSI Pernah Mencela PDIP

“Demokrasi menggantikan kekerasan jalanan menjadi kontestasi akal sehat, dan adu ketajaman visi masa depan, itulah sebabnya, dengan berdemokrasi yang baik kita bisa menunjukkan sebagai bangsa yang berkelas, bangsa yang berperadaban tinggi,” tutur Said.

Said menyebut kegagalan berdemokrasi adalah ketika menggunakan demokrasi dengan penuh muslihat. Menurutnya, cara seperti itu justru merendahkan menuju bangsa bermartabat.

“Bila demokrasi kita gagal, ada harga yang harus kita bayar, antara lain gagal memilih calon pemimpin yang berkualitas, munculnya segregasi sosial yang tajam, bahkan aksi aksi kekerasan yang memakan korban,” tegas Said.

Said mengingingatkan tujuan memilih pemimpin bukan tujuan final. Dia menjelaskan tujuan menggelar pemilu adalah untuk menempuh tujuan-tujuan dalam bernegara, yakni mendapatkan keadilan dan kemakmuran, menjadi bangsa yang berperadaban tinggi, dan berperan penting bagi tata dunia yang lebih baik.

“Karena itu, para capres dan cawapres di tuntut untuk menggelar peta, menunjukkan rute dan kompas pembangunannya selama lima tahun kedepan. Tugas kita sebagai rakyat mencermati dengan seksama peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin tersebut,” ungkapnya.

Dia mengajak masyarakat untuk menyibukkan diri dalam mencermati peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin. Rakyat harus melatih penalaran, siapa diantara calon kontestan pilpres yang peta dan rutenya akurat, realistis, dan dapat dipercaya.

“Bila perlu rakyat harus istikharah, membuka pintu langit, agar mata batin dan penalarannya dibeningkan, dengan tujuan bisa memilih pemimpin yang tepat. Sebab dengan memilih pemimpin yang tepat, ibaratnya sudah setengah jalan menuju cita cita bersama,” ujarnya.

Menurutnya, dengan menempatkan diri pada perannya masing masing maka calon pemimpin maupun rakyat tidak akan tersirat pemikiran lain, apalagi berbuat diluar urusan selain yang harus dipersiapkan dari masing masing pihak.

“Dengan melatihkan diri seperti itu secara konsisten, kita optimis demokrasi Indonesia akan semakin berkualitas, sehingga yang terpilih adalah cerminan makna dari vox populi vox dei,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Klaim Rekam Jejak Jadi Alasan Gen Z Pilih Ganjar

#PDIP #Capres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Bagikan