Kaesang Minta Maaf ke Puan Soal Kader PSI Pernah Mencela PDIP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 05 Oktober 2023
Kaesang Minta Maaf ke Puan Soal Kader PSI Pernah Mencela PDIP

Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kiri) dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023). (ANTARA/Uyu Septiyati Liman)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani.

Permintaan maaf itu disampaikan Kaesang lantaran kader PSI pernah mencela atau merendahkan PDIP.

"Saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP," kata Kaesang seusai bertemu Puan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Baca Juga:

Usai Pertemuan, Kaesang Tanggapi Ajakan Puan Dukung Ganjar

Dalam kesempatan ini, Kaesang juga menyampaikan komitmennya membawa PSI sebagai partai yang mengedepankan etika dalam berpolitik di masa mendatang.

"Saya dari PSI meminta maaf kepada Mba Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya," ujarnya.

Kaesang menegaskan, pesta demokrasi harus diselenggarakan dengan santun, santai dan gembira. Karena itu, kata dia, perlu mencegah politik adu domba atau pecah belah.

"Balik lagi ini pesta demokrasi, harus dijalankan secara bergembira, santun dan santuy. Makanya balik lagi untuk teman-teman semua, media ini juga jangan malah memecah belah," tuturnya.

Baca Juga:

PDIP Harap Pertemuan Puan dan Kaesang Hasilkan Keputusuan Konkret

Puan pun menerima permintaan maaf Kaesang tersebut. Kontestasi demokrasi, kata dia, harus tetap beretika dan saling menghormati satu sama lain.

"Saya sangat berterima kasih dengan semangat yang tadi disampaikan Mas Kaesang bahwa kita akan membangun Indonesia itu dengan politik etika yang santun kemudian beretika yang kemudian saling menghargai, menghormati boleh beda kepentingan, boleh beda kebijakan," ujar Puan. (Pon)

Baca Juga:

Pertemuan Puan dan Kaesang Jajaki Kerja Sama Politik

#Puan Maharani #PSI #PDIP #Kaesang Pangarep #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 25 menit lalu
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Bagikan