PDIP Kuasai DPRD DKI Jakarta, 6 Partai Tidak Dapat Kursi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 12 Agustus 2019
PDIP Kuasai DPRD DKI Jakarta, 6 Partai Tidak Dapat Kursi

Gedung DPRD DKI Jakarta

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta baru saja merampungkan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD DKI Jakarta hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon mengatakan, pihaknya menetapkan 106 kursi dari 10 daerah pemilihan (dapil) DKI yang diperebutkan pada Pileg 2019 lalu.

Baca Juga: Adik Kandung Almarhum Jefri Al Buchori Angkat Koper dari DPRD DKI

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos di Jakarta, Minggu (21/4/2019). (ANTARA News/Devi Nindy Sari)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos di Jakarta, Minggu (21/4/2019). (ANTARA News/Devi Nindy Sari)

Ratusan calon terpilih Anggota Legislatif Kebon Sirih itu akan mengawasi jalanya pemerintahan Pemprov DKI Jakarta pada periode 2019-2024.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menguasai DPRD DKI Jakarta dengan perolehan suara terbesar 1.336.344 suara mendapatkan 25 kursi.

Kedua, Partai Gerindra dengan 935.793 suara memperoleh 19 kursi. Kemudian disusul oleh PKS dengan 917.005 suara memperoleh 16 kursi.

Partai baru, PSI berhasil mendulang 404.508 suara mendapatkan 8 kursi. Disusul Partai Demokrat 386.434 suara memperoleh 10 kursi di DPRD DKI

Baca Juga: Nama-Nama DPRD Baru DKI Ditentukan Nanti Sore Pukul 15.30

Kemudian PAN meraup 375.882 suara memperoleh 9 kursi. Selanjutnya ada Partai Nasdem dengan 309.790 suara mendapat 7 kursi. PKB dengan 308.212 suara mendapat 5 kursi.

Lalu, Partai Golkar memperoleh 300.246 mendapat 6 kursi. Disusul PPP mendulang 175.935 suara denhan mendapatkan 1 kursi.

Untuk Perindo 168.296 suara, Partai Berkarya 119.690 suara, dan Partai Hanura dengan 103.073 suara. Tiga terbawah yakni PBB dengan 42.952 suara, Partai Garuda dengan 19.205 suara, dan PKPI dengan 15.765 suara.

Ketua KPU Jakarta Betty Epsilon Idroos (tengah). (Foto: ANTARA/Fauzy Lamboka)
Ketua KPU Jakarta Betty Epsilon Idroos (tengah). (Foto: ANTARA/Fauzy Lamboka)

Baca Juga: PSI Beri Raport Merah kepada DPRD DKI Jakarta

Betty menuturkan, bahwa 6 partai tersebut tidak mendapatkan jatah kursi di Parlemen Kebon Sirih karena kalah bersaing dengan partai lain.

"Sudah sah ya semuanya kita ketok palu dan akan ditandatangani oleh KPU dan saksi," kata Betty di Jakarta, Senin (12/8). (Asp).

#DPRD DKI Jakarta #KPUD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan