PDIP Kritisi Lokasi Jokowi Bilang Boleh Kampanye, Psikologis Ganggu Netralitas TNI
Presiden Jokowi (memakai jaket) dalam acara penyerahan Pesawat C-130J-30 Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). ANTARA/Rangga Pandu
MerahPutih.com - Pernyataan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye dan berpihak terus memicu sentimen negatif publik. PDIP mengkritisi lokasi Presiden Jokowi yang menyampaikan pendapatnya itu di markas militer, tepatnya Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma.
Sekjen DPP PDIP Kristiyanto menilai pernyataan Jokowi tentang presiden dan menteri boleh kampenye yang disampaikan di depan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Jajaran TNI di Lanud Halim Perdanakusuma itu sangat tidak elok, karena bisa mempengaruhi netralitas TNI.
Baca juga:
“TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral. Namun hal tersebut justru mengungkapkan motif sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis," kata Hasto, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (25/1).
Menurut Hasto,, pernyataan Jokowi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi psikologis jajaran TNI. Bagi PDIP, lanjut dia, tidak heran jika selama ini ada dugaan ketidaknetralan TNI dalam pemilu. "Jadi akhirnya terjawab mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dikepung dari seluruh lini," tandas politikus asal Yogyakarta itu.
Baca juga:
Sekedar informasi, dalam keterangan pers usai menyerahkan secara simbolis pesawat C-130 J-30 Super Hercules ke TNI di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Rabu, 24 Januari 2024, Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan berkampanye.
Jokowi yang merupakan ayah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka ini mengatakan selain pejabat publik, dia pejabat politik. Mengenai konflik kepentingan, dia menyebut yang paling penting adalah tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi, kemarin. (Pon)
Baca Juga:
PDIP Simpulkan Prabowo-Gibran Cermin Ambisi Jokowi 3 Periode
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN