PDIP Jateng Berencana Terbangkan 76 Balon, Rudy: Mending Uangnya Buat Beli Beras

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 16 Agustus 2021
PDIP Jateng Berencana Terbangkan 76 Balon, Rudy: Mending Uangnya Buat Beli Beras

Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudy. (Foto: MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP PDIP Jawa Tengah berencana membuat acara menerbangkan balon udara berhadiah serentak di 35 DPC seluruh Jawa Tengah pada Selasa (17/8).

Kegiatan tersebut untuk memeriahkan HUT ke 76 RI. Namun demikian, acara itu akhirnya ditunda karena dapat membahayakan penerbangan.

Baca Juga

Jadi Tersangka Ledakan Balon Udara, 5 Warga Magelang Terancam Hukuman Mati

Ketua DPC PDIP Solo FX, Hadi Rudyatmo pun memberikan kritikan keras pada DPP PDIP Jawa Tengah yang menggagas acara itu. Ia menilai kegiatan itu dapat membahayakan orang lain.

"Saya dapat laporan dari Pak Teguh (Sekretaris DPC PDIP) yang ikut rapat acara itu (penebangan balon)," ujar Rudy, Minggu (15/8).

Rudy menegaskan setelah mengetahui rencana tersebut, pihaknya memberikan perintah agar tidak ikut menerbangkan balon ke udara. Kegiatan tersebut dapat mengganggu penerbangan pesawat di Bandara Adi Soemarmo Solo.

"Pelepasan balon sebanyak 27 ikat dengan masing-masing ikat ada 76 balon bisa mengganggu penerbangan," kata dia.

Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudy. (Foto: MP/Ismail)
Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudy. (Foto: MP/Ismail)

Ia mengatakan penerbangan balon itu bisa menelan dana sebesar Rp 10 juta. Daripada melepas balon dan menimbulkan persoalan panjang serta ganggu penerbangan di jateng, Rudy menyarankan agar uang itu untuk membeli beras.

"Mending uang untuk dibelikan beras dan diberikan pada warga terdampak PPKM. Kondisi COVID-19 sekarang banyak warga kehilangan pekerjaan," kata Rudy.

Rudy menyebut anggaran sebetulnya juga bukan berasal dari masing-masing DPC PDIP. Namun, berasal dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Katanya (anggaran) hadiah dari Mbak Puan. Di Solo sebelumnya pernah menerbangkan balon, tetapi wajib menggunakan tali," tandasnya.

Diketahui, PDIP membatalkan rencana penerbangan balon berhadiah dalam rangka memperingati HUT ke-76 RI se-Jawa Tengah. Keputusan ini diambil setelah ada masukan dari otoritas penerbangan, PLN, hingga DPC PDIP di daerah.

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto menjelaskan maksud kegiatan tersebut yakni untuk membagi hadiah pada siapa saja yang menemukannya. Sebab ada tulisan berbagai jenis hadiah yang ditambatkan pada balon-balon itu. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Polres Klaten Selidiki Ledakan Balon Udara Berisikan Mercon

#PDIP #FX Hadi Rudyatmo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan