PDIP Instruksikan Relawan Kesehatan Kawal Pasien PBI: Anggaran Rp 59 Triliun Tersedia, Jangan Ada Penolakan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 13 Februari 2026
PDIP Instruksikan Relawan Kesehatan Kawal Pasien PBI: Anggaran Rp 59 Triliun Tersedia, Jangan Ada Penolakan

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning. (Foto: dok. PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, menginstruksikan seluruh relawan kesehatan partai untuk membela hak masyarakat peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Instruksi itu disampaikan menyusul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan anggaran pemerintah untuk menutup klaim BPJS PBI tersedia sebesar Rp 59 triliun.

“Pak Menkeu menyatakan tiga bulan ke depan BPJS masih bisa berjalan normal karena anggarannya ada Rp 59 triliun. Jadi, jangan ada lagi alasan rumah sakit menolak pasien rakyat kecil,” tegas Ribka dalam acara evaluasi mitigasi bencana di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jumat (13/2).

Baca juga:

Darurat Data BPJS Kesehatan, DPR Desak Pemerintah Reaktivasi Otomatis Biar Pasien Miskin Tak Terlantar

Dalam pidatonya di hadapan ratusan relawan, Ribka juga mengkritik kepemimpinan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. Ia menilai BPJS Kesehatan tidak seharusnya berorientasi pada keuntungan seperti perusahaan asuransi.

“BPJS itu dibuat untuk melayani, bukan perusahaan asuransi yang profit oriented. Ini bentuk hibah dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Kalau dikit-dikit bilang rugi, ya mundurlah itu (Dirut). BPJS itu memang tugasnya mendistribusikan jaminan kesehatan, bukan mengejar untung,” ujar Ribka.

Baca juga:

DPR RI Desak BPJS Kesehatan Beri Notifikasi Sebelum Nonaktifkan Kepesertaan PBI JKN

Ribka meminta relawan kesehatan PDIP tidak gentar menghadapi birokrasi rumah sakit yang dinilai mempersulit pasien kurang mampu. Ia menegaskan bahwa peserta BPJS PBI telah ditanggung negara melalui APBN.

“Relawan kesehatan PDIP harus berani. Jangan takut. Katakan: ‘Saya dari PDIP, mendampingi hak rakyat’. Ini bukan gratis, pasien BPJS PBI itu sudah dibayar oleh negara!” serunya.

Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Sri Rahayu menyatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan militansi relawan di lapangan. Ia menekankan relawan harus hadir dalam setiap persoalan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Apapun kejadian yang terkait pelayanan di mana pun masyarakat membutuhkan, jika kita tahu informasinya, tugas kita adalah hadir dan melaksanakan pendampingan,” ujar Sri Rahayu.

Ia menambahkan agenda tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh elemen kesehatan partai agar fokus melayani kebutuhan masyarakat. (*)

#PDIP #Ribka Tjiptaning #BPJS #PBI JKN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ananda Dimas Prasetya

Penulis, editor, dan praktisi konten digital yang memiliki latar belakang akademis di bidang jurnalistik serta pengalaman dalam penyusunan artikel berita, konten informatif, dan optimasi mesin pencari (SEO). Lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik, Universitas Padjadjaran (2007–2014) dengan pemahaman mendalam mengenai kaidah jurnalistik, etika media, verifikasi informasi, dan teknik penulisan profesional. Berfokus pada pengembangan konten yang mengutamakan akurasi, relevansi, dan nilai informasi bagi pembaca. Memastikan artikel disusun melalui proses riset, verifikasi sumber, dan pengolahan data cermat guna menjamin kualitas informasi yang disajikan. Berbagai topik yang menjadi perhatian meliputi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, hiburan (musik & film), gaya hidup, motorsports, hingga isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.

Berita Terkait

Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Bagikan