PDIP Instruksikan Relawan Kesehatan Kawal Pasien PBI: Anggaran Rp 59 Triliun Tersedia, Jangan Ada Penolakan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 13 Februari 2026
PDIP Instruksikan Relawan Kesehatan Kawal Pasien PBI: Anggaran Rp 59 Triliun Tersedia, Jangan Ada Penolakan

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning. (Foto: dok. PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, menginstruksikan seluruh relawan kesehatan partai untuk membela hak masyarakat peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Instruksi itu disampaikan menyusul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan anggaran pemerintah untuk menutup klaim BPJS PBI tersedia sebesar Rp 59 triliun.

“Pak Menkeu menyatakan tiga bulan ke depan BPJS masih bisa berjalan normal karena anggarannya ada Rp 59 triliun. Jadi, jangan ada lagi alasan rumah sakit menolak pasien rakyat kecil,” tegas Ribka dalam acara evaluasi mitigasi bencana di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jumat (13/2).

Baca juga:

Darurat Data BPJS Kesehatan, DPR Desak Pemerintah Reaktivasi Otomatis Biar Pasien Miskin Tak Terlantar

Dalam pidatonya di hadapan ratusan relawan, Ribka juga mengkritik kepemimpinan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. Ia menilai BPJS Kesehatan tidak seharusnya berorientasi pada keuntungan seperti perusahaan asuransi.

“BPJS itu dibuat untuk melayani, bukan perusahaan asuransi yang profit oriented. Ini bentuk hibah dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Kalau dikit-dikit bilang rugi, ya mundurlah itu (Dirut). BPJS itu memang tugasnya mendistribusikan jaminan kesehatan, bukan mengejar untung,” ujar Ribka.

Baca juga:

DPR RI Desak BPJS Kesehatan Beri Notifikasi Sebelum Nonaktifkan Kepesertaan PBI JKN

Ribka meminta relawan kesehatan PDIP tidak gentar menghadapi birokrasi rumah sakit yang dinilai mempersulit pasien kurang mampu. Ia menegaskan bahwa peserta BPJS PBI telah ditanggung negara melalui APBN.

“Relawan kesehatan PDIP harus berani. Jangan takut. Katakan: ‘Saya dari PDIP, mendampingi hak rakyat’. Ini bukan gratis, pasien BPJS PBI itu sudah dibayar oleh negara!” serunya.

Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Sri Rahayu menyatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan militansi relawan di lapangan. Ia menekankan relawan harus hadir dalam setiap persoalan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Apapun kejadian yang terkait pelayanan di mana pun masyarakat membutuhkan, jika kita tahu informasinya, tugas kita adalah hadir dan melaksanakan pendampingan,” ujar Sri Rahayu.

Ia menambahkan agenda tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh elemen kesehatan partai agar fokus melayani kebutuhan masyarakat. (*)

#PDIP #Ribka Tjiptaning #BPJS #PBI JKN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Ananda Dimas Prasetya

Penulis, editor, dan praktisi konten digital dengan latar belakang akademis di bidang jurnalistik serta pengalaman dalam penyusunan artikel berita, konten informatif, dan optimasi mesin pencari (SEO). Lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik, Universitas Padjadjaran (2007–2014) dengan pemahaman mendalam mengenai kaidah jurnalistik, etika media, verifikasi informasi, dan teknik penulisan profesional. Berfokus pada pengembangan konten yang mengutamakan akurasi, relevansi, dan nilai informasi bagi pembaca. Memastikan artikel disusun melalui proses riset, verifikasi sumber, dan pengolahan data cermat guna menjamin kualitas informasi yang disajikan. Berbagai topik yang menjadi perhatian meliputi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, hiburan (musik & film), gaya hidup, motorsports, hingga isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dalam Satu Dekade 172,3 Juta Kasus Penyakit Jantung Pakai BPJS Kesehatan, Biaya Capai Rp 100 Triliun
Pada rentang waktu yang sama, katanya, gagal ginjal menduduki urutan kedua, dengan total biaya sebesar Rp 83,8 triliun yang dikeluarkan untuk membayar pelayanan kesehatan 81,2 juta kasus.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Dalam Satu Dekade 172,3 Juta Kasus Penyakit Jantung Pakai BPJS Kesehatan, Biaya Capai Rp 100 Triliun
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Perubahan Desil Tekah Berdampak Pada Penerima Bantuan JKN dan KIP Kuliah
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan dalam Peraturan Pemerintah 76 tahun 2015, disebutkan bahwa pemutakhiran data setiap bulan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Perubahan Desil Tekah Berdampak Pada Penerima Bantuan JKN dan KIP Kuliah
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Cara Cek Masuk Daftar PBI JKN 2026 Pakai HP, Biar Akses Kesehatan Gratis Tetap Aman
Pemerintah memastikan masyarakat bisa dengan mudah mengecek status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) 2026 hanya lewat HP.
Wisnu Cipto - Jumat, 04 September 2026
Cara Cek Masuk Daftar PBI JKN 2026 Pakai HP, Biar Akses Kesehatan Gratis Tetap Aman
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Pemberian santunan tidak seharusnya menjadi akhir dari perlindungan sosial, tetapi dapat dilanjutkan melalui pendampingan agar dana tersebut menghasilkan sumber pendapatan berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Bagikan