PDIP Instruksikan Kader hingga Simpatisan Ganjar Pranowo Tidak Berunjuk Rasa di MK
Andika Pratama - Senin, 16 Oktober 2023
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Rumah Cemara, Jalan Cemara No. 19, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/10). ANTARA/Mario Sofia Nasution
MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi dinamika politik menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimum Bacapres dan Bacawapres, Senin (16/10).
PDIP menginstruksikan agar seluruh simpatisan, anggota, kader Partai hingga pendukung bacapres Ganjar Pranowo untuk tidak berunjuk rasa di MK.
Baca Juga
MK Gelar Sidang Putusan soal Gugatan Batas Usia Cawapres Hari Ini
“Partai mencermati adanya ribuan pengamanan gabungan Polri dan TNI akan dikerahkan untuk mengamankan MK,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Senin (16/10).
Hasto menilai TNI-Polri tidak seharusnya menerjunkan personel dalam skala besar. Menurutnya, pengamanan berlebihan tidak diperlukan selama konstitusi benar-benar ditegakkan, dan tidak ada vested of interest serta sikap kenegarawanan dikedepankan.
“Larangan demo tersebut sangat penting karena bangsa Indonesia diajarkan falsafah ‘Baik akan terbukti dan buruk akan nampak dengan sendirinya’,” tuturnya.
Selain itu, kata Hasto, politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan.
Baca Juga
Cawapres Ganjar Pranowo Diumumkan Jelang Pendaftaran, PDIP: Kami Rancang Kejutannya
“Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force,” ucapnya.
“Jadi ngapain di demo. Cermati saja keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi,” imbuhnya.
Lebih lanjut Hasto menuturkan partainya meyakini bahwa para hakim MK akan menjaga integritasnya, dan tidak akan menambahkan materi muatan yang baru karena fungsi legislasi merupakan hak DPR RI bersama pemerintah.
Konstitusi, kata Hasto, juga punya ruh, punya tujuan mulia bagi tata pemerintahan negara. Karena itu akan berimplikasi serius, bahkan ada karma pala politik sekiranya dilanggar.
“Jadi daripada demo, lebih baik kita membatinkan suatu keyakinan bahwa siapa menabur angin, akan menuai badai,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Uji Materi Usia Capres-Cawapres di MK Berpotensi Rusak Kredibilitas Jokowi
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
No Viral No Justice Berlaku di Kasus Konkret, Punya Keterkaitan Publik
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
MK Larang Polisi Aktif Duduk di Jabatan Sipil, Pakar Hukum Sebut masih Ada ‘Celah’
MK Larang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, DPR Tegaskan Tak Ada Ruang Penundaan
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
MK Putuskan Polisi Aktif Dilarang Jabat di Luar Institusi, Mabes: Itu Berdasar Permintaan
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Tidak Ada Celah Lagi, MK Tegaskan Polisi Jabat Posisi di Luar Polri Harus Mundur atau Pensiun
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
